Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK BAGI PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih mendorong kegiatan ekonomi di wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia - Australia (AIDA), … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.43/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.43/1999 TENTANG KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan tentang penanganan kelebihan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT 1721, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.43/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 3 OKTOBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.014/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/KMK.03/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/KMK.03/2002 TENTANG PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/KMK.03/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 462/KMK.01/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 462/KMK.01/2000 TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 416/KMK.01/1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.01/1998 diberikan pembebasan bea masuk atas impor polyethylene dan polyprophylene kepada sejumlah industri kemasan cairan infus dan alat suntik, yang periode impornya berakhir pada tanggal 31 Desember 1999; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 462/KMK.01/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.42/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 42/PJ.42/1999 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II.a DAN II.b SE-21/PJ.42/1999 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang lampiran SE-21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999 mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.42/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 524/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 524/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 DESEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 524/KMK.014/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 27/PJ/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 27/PJ/2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01//2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 27/PJ/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 530/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 530/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HEWAN TERNAK POTONG, DAGING, DAN SISA DAGING MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daging khususnya pada hari-hari Natal, Tahun Baru, Iedul Fitri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor sapi/hewan ternak potong, daging, dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 530/KMK.01/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.017/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.017/1998 TENTANG ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Administrasi Pelaksanaan Pembagian Pajak bahan Bakar Kendaraan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.017/1998