Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 JANUARI SAMPAI DENGAN 4 FEBRUARI 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/KM.1/2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 503/PJ./2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 503/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penagihan dan tertib administrasi piutang Pajak Bumi dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 503/PJ./2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.5/2001 TENTANG PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.5/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.43/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.43/2002 TENTANG PENGANTAR TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/KMK.03/2002 TANGGAL 2 APRIL 2002 SERTA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-227/PJ/2002 TANGGAL 23 APRIL 2002 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.43/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 494/KMK.05/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 494/KMK.05/2000 TENTANG PENDELEGASIAN PENANDATANGAN KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi waktu dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 494/KMK.05/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.42/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.42/1998 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERLAKUAN PPh TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan perlakuan PPh terhadap selisih kurs valuta asing, maka dengan ini diberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut : Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.42/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 214/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 214/PJ./2001 TENTANG KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan, perlu menetapkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 214/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.43/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.43/1998 TENTANG PERLAKUAN PPh BAGI KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN PEMOTONGAN PPh YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN KONTRAK KARYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang kedudukan ketentuan perpajakan dalam kontrak karya, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.22/1988 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.43/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 3 DESEMBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 56/PJ.6/1998 TENTANG PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ.6/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ.6/1998