Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 217/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 217/PJ./2001
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2000 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.13/2001
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.13/2001 TENTANG FORMULIR SPT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam upaya memenuhi kebutuhan biaya cetak formulir SPT Tahunan secara proporsional, dipandang perlu untuk menyesuaikan rencana pengadaan serta alokasi formulir SPT seakurat mungkin. Untuk keperluan tersebut diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada kami hal-hal sebagai berikut : Jumlah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.13/2001
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2000 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2000 TENTANG PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2000
SURAT KAWAT NOMOR KWT-216/PJ/2001
Peraturan Pajak SURAT KAWAT NOMOR KWT-216/PJ/2001 TENTANG PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN SURAT KAWAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KWT 47 GARIS MIRING PJ TTK 43 GARIS MIRING 2001 DAN SEDANG DISUSUNNYA SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENGENAI BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN KOMA DENGAN INI … Lanjutkan membaca SURAT KAWAT NOMOR KWT-216/PJ/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.51/2002 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-237/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGALAMI PERUBAHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK KARENA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-237/PJ/2002 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/KMK.011/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/KMK.011/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 SAMPAI DENGAN 25 MARET 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/KMK.011/2001
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diaturnya secara tegas pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/KMK.03/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/KMK.03/2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/KMK.03/2001