Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 225/PJ./2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ./2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan mendukung kelancaran tugas di lingkungan Direktorat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 225/PJ./2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMK.013/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMK.013/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/KMK.013/2001 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANGANAN DAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR KEPADA KEPALA BADAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga kelancaran tugas verifikasi atas tagihan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMK.013/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.51/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.51/2002 TENTANG PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/KMK.03/2002DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Ralat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.51/2002
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2001
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16B Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/KM.01/UP.11/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/KM.01/UP.11/2007 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 dan Nomor 132/PMK.01/2006, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan mutasi pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/KM.01/UP.11/2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 229/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 229/PJ./2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DIKAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK.04/2000 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KMK.04/2001 perlu menetapkan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 229/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.51/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.51/2002 TENTANG PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/KMK.03/2002 DAN RALAT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-14/PJ.51/2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Ralat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.03/2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.51/2002
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/PMK.01/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/PMK.01/2007 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (KMK 450/2003); bahwa guna meningkatkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/PMK.01/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.6/2000
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ.6/2000 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PBB DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PBB DAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-503/PJ/2000 tanggal 22 Nopember 2000 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Tata … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.6/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 230/PJ./2001
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 230/PJ./2001 TENTANG PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan 1 (satu) Keputusan Menteri Keuangan dan 2 (dua) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 230/PJ./2001