Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.42/1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA REKSA DANA (SERI PPh UMUM NOMOR 30) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan ini perlu diberikan penegasan tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana sebagai berikut : Berdasarkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.42/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.6/1996 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1995/1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan angka realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 1995/1996 berdasarkan laporan perkembangan penerimaan PBB yang dihimpun di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak u.p. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, dengan penjelasan sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.6/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.31/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.31/1996 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PT. JAMSOSTEK (PERSERO) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995, Perusahaan Perseroan PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT. ASTEK) diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK) dan ditetapkan sebagai Badan Penyelenggara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.31/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.7/1996 TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK OLEH TIM GABUNGAN DJP-BPKP TAHUN 1996/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan pajak oleh Tim Gabungan DJP-BPKP maka untuk tahun anggaran 1996/1997, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Kepada Kantor Wilayah DJP bertindak selaku Ketua Tim Pengendalian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.7/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326/KMK.04/1996 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR KAPAL, PENYERAHAN KAPAL, PENYERAHAN JASA PERSEWAAN KAPAL, PENYERAHAN JASA KEAGENAN KAPAL, PENYERAHAN JASA PERAWATAN/REPARASI KAPAL, DAN PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326/KMK.04/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.6/1996 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS KAWASAN HUTAN EX AREAL HPH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direktur Pajak Bumi dan Bangunan yang ditujukan kepada Dirjen Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan No. S-589/PJ.6/1996 tanggal 2 April 1996 perihal Permohonan Pembebasan PBB (foto copy terlampir), dengan ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.6/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 335/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 335/KMK.04/1996 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan perlu adanya ketentuan mengenai tata cara pelaksanaannya; bahwa tata cara tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan; Mengingat : … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 335/KMK.04/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.53/1996 TENTANG PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN BEA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengamankan Rencana Penerimaan Bea Meterai untuk masa-masa mendatang diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut : Laporan hasil penjualan benda meterai dari Kantor Pos yang berada di wilayah Saudara agar dilengkapi/dilampiri daftar nota … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.53/1996
SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-64/A/71/0596, SE-32/PJ/1996, SE-19/BC/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-64/A/71/0596, SE-32/PJ/1996, SE-19/BC/1996 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PPN DAN PPnBM, DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-64/A/71/0596, SE-32/PJ/1996, SE-19/BC/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.531/1996 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPN ATAS PESAWAT TELEPON SELULAR OLEH PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULAR (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 32-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/1996 tanggal 15 April 1996 tentang penunjukan perusahaan operator telepon selular … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.531/1996