Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong kegiatan usaha di bidang panas bumi, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan pengusahaan sumberdaya panas bumi; bahwa berdasarkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.010/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/2005
Peraturan Pajak 29 April 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.7/2005 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan bukti permulaan, dipandang perlu mengatur kebijakan pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 SAMPAI DENGAN 8 MEI 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/KM.1/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.6/2005
Peraturan Pajak 6 Mei 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.6/2005 TENTANG PENJELASAN PERATURAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ./2005 tentang Tata Cara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.6/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 SAMPAI DENGAN 15 MEI 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/KM.1/2005
SURAT EDARAN SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 98/SJ/2005
Peraturan Pajak 13 Mei 2005 SURAT EDARAN SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 98/SJ/2005 TENTANG TANDA PENGENAL BARU SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pengendalian tata tertib pegawai dan keamanan lingkungan kerja sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SE - 8 / SJ / 1986 tanggal 20 Februari 1986, dengan ini kami … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 98/SJ/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 SAMPAI DENGAN 22 MEI 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106/KM.1/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2005
Peraturan Pajak 16 Mei 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ/2005 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PMK.010/2005 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEA khususnya dalam skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT), dipandang perlu menurunkan tarif Bea … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PMK.010/2005
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 91/PJ/2005
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 91/PJ/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ./2004 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTUDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 91/PJ/2005