Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1015/KM.1/2009 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 03 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 09 AGUSTUS 2009MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1015/KM.1/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 282/KMK.03/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 282/KMK.03/2009 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 pada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, yang tidak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 282/KMK.03/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 285/KMK.03/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 285/KMK.03/2009 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, yang tidak dapat ditagih lagi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 285/KMK.03/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1028/KM.1/UP.11/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1028/KM.1/UP.11/2009 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian jabatan eselon III yang kosong, dipandang perlu mengadakan mutasi pejabat eselon III di lingkungan Departemen Keuangan; bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1028/KM.1/UP.11/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1029/KM.1/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1029/KM.1/2009 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 16 AGUSTUS 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1029/KM.1/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 45/PJ/2008
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 45/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain dan telah ditetapkannya Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 45/PJ/2008
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 103/PJ/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 103/PJ/2009 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK YANG SEMULA TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS KE KANTOR PELAYANAN PAJAK LAINNYA TAHAP II DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan instansi vertikal Direktorat Jenderal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 103/PJ/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.05/2009
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.05/2009 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.05/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1049/KM.1/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1049/KM.1/2009 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 23 AGUSTUS 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1049/KM.1/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.03/2009
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANADI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.03/2009