PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.012/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 199/PMK.012/2020TENTANGPENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOWDAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOWDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan perekonomian nasional, menghadapi perubahan lingkungan strategis global, mendukung percepatan pelaksanaan berusaha dan percepatan alur proses kegiatan perdagangan internasional dan lingkungan yang terintegrasi dalam proses pengeluaran barang yang sejalan dengan praktik … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.012/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KMK.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 57/KMK.10/2020TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASIBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE1 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif bunga per … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KMK.10/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 205/PMK.04/2020TENTANGPENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANGMENGANDUNG ETIL ALKOHOLDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pencacahan dan potongan atas etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2008 tentang Pencacahan dan Potongan atas Etil Alkohol dan Minuman … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.04/2020

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2020

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 76 TAHUN 2020TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2020

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2020TENTANGTATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILANBADAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTUDAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SECARA LUAR JARINGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas … Lanjutkan membaca PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 14/PJ.09/2020

PENGUMUMANNOMOR PENG - 14/PJ.09/2020TENTANGPENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALIWAJIB PAJAK NON-EFEKTIFDalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, mulai tanggal 21 Desember 2020, Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan melalui Kring Pajak … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 14/PJ.09/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 15/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 15/BC/2020TENTANGPELEKATAN PITA CUKAIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelekatan Pita Cukai;Mengingat : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 15/BC/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 56/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 30 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 05 JANUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/KM.10/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.02/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 200/PMK.02/2020TENTANGPENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHANHAL YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIAYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAPADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13, Pasal 15 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.02/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 55/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 23 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 29 DESEMBER 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/KM.10/2020