PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 122/PMK.04/2021TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIFANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 125/PMK.02/2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKLAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IMPORTIR DAN EKSPORTIRTERDAFTAR PREKURSOR NARKOTIKA NONFARMASI YANG BERLAKUPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA, DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.07/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 129/PMK.07/2021TENTANGPENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, rincian kurang bayar dana bagi hasil menurut … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.07/2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 83 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 83 TAHUN 2021TENTANGPENCANTUMAN DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKANDAN/ATAU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PUBLIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik guna melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, perlu menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandardisasi dan … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 83 TAHUN 2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 53/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 05 OKTOBER 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/KM.10/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 121/PMK.02/2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN KEPENDUDUKANDAN KELUARGA BERENCANA NASIONALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) serta berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.02/2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE – 48/PJ/2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 48/PJ/2021TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN,PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENCABUTAN PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK A.UMUM Bahwa ketentuan mengenai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PER-11/2019) sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d.) Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-10/PJ/2020 (PER-10/2020). Untuk memberikan pedoman … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE – 48/PJ/2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ/2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 49/PJ/2021TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Dalam rangka penerapan standar minimum dalam rencana aksi Nomor 14 proyek OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa perpajakan internasional telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (PMK-49) dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ/2021
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 963 TAHUN 2021 NOMOR : 3 TAHUN 2021 NOMOR : 4 TAHUN 2021
KEPUTUSAN BERSAMAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIANOMOR : 963 TAHUN 2021NOMOR : 3 TAHUN 2021NOMOR : 4 TAHUN 2021TENTANGHARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI,Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 963 TAHUN 2021 NOMOR : 3 TAHUN 2021 NOMOR : 4 TAHUN 2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER – 18/PJ/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 18/PJ/2021TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIDAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN/PENGHASILAN SEHUBUNGANDENGAN PENJUALAN PULSA DAN KARTU PERDANADIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER – 18/PJ/2021