PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 82/PMK.03/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAKTERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 masih diperlukan pemberian insentif perpajakan, sehingga diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dengan memperhatikan kapasitas fiskal … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 83/PMK.03/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 239/PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAKTERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKAPENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGANPEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKANPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITASPAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUSDISEASE 2019 (COVID-19)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.03/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 40/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 14 JULI 2021 SAMPAI DENGAN 20 JULI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/KM.10/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 92/PMK.04/2021TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANANDAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANGUNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang akan digunakan untuk keperluan penanganan pandemi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.04/2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ/2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 37/PJ/2021TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 220/PMK.03/2020 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGANDAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATASPENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTUDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu, pengusaha yang melakukan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ/2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-36/PJ/2021
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE-36/PJ/2021TENTANGSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULANBIDANG PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian atas penyelesaian pelayanan publik Kementerian Keuangan secara tepat waktu serta sesuai dengan tugas dan fungsi serta asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-36/PJ/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 67/PMK.02/2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKPERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKANPROTOKOL MADRID PADA PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUALYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/PMK.02/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 39/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 07 JULI 2021 SAMPAI DENGAN 13 JULI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KM.10/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 64/PMK.04/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 58/PMK.04/2017 TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALAUNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGANCARA PEMBAYARANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pembayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.04/2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 70 TAHUN 2021TENTANGPENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFATSTRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis seperti anode slime dan emas granula, perlu disesuaikan ketentuan mengenai penyerahan barang kena … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2021