PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 73/PMK.04/2021TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANGMENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/PMK.04/2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 74 TAHUN 2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2019TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPAKENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALANATAS BARANG MEWAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor perlu dilakukan percepatan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2021
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 11/PP/2021
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR SE - 11/PP/2021TENTANGPEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN LAYANANADMINISTRASI LAINNYA SEBAGAI TINDAK LANJUTSURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-10/PP/2021KETUA PENGADILAN PAJAK, A.UMUMSehubungan dengan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan tatap muka di Pengadilan Pajak mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 11/PP/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 11/PJ/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER-01/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PELUNASAN SELISIH KURANGBEA METERAI YANG TERUTANG ATAS DOKUMEN BERUPACEK DAN BILYET GIRODIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam proses pelunasan selisih kurang Bea Meterai yang terutang atas dokumen berupa cek dan bilyet giro, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 68/PMK.010/2021TENTANGBEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHANUNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASAOLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pada produktivitas sektor industri tertentu, ketersediaan bahan baku … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 70/PMK.04/2021TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIALANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 72/PMK.04/2021TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN MEMORANDUM SALING PENGERTIANANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARAPALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUKTERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 74/PMK.04/2021TENTANGPENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAIDENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling);bahwa untuk lebih … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.04/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 38/KM.10/2021TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASIBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE1 JULI 2021 SAMPAI DENGAN 31 JULI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 37/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN 06 JULI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/KM.10/2021