Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ/2008 TENTANG PEMINDAHAN KEWENANGAN PENGADMINISTRASIAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah tanggal 28 Januari 2008 yang berlaku … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 26/PJ/2006
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 26/PJ/2006 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN/PENYEMPURNAAN ZNT/NIR ATAS BUMI YANG MEMILIKI CIRI SPESIFIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khususnya NJOP Bumi, dan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-25/PJ.6/2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Tata … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 26/PJ/2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.07/2009
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.07/2009 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.07/2009
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.07/2009 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.07/2009
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.07/2009 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.07/2009
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.07/2009 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.07/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ/2009 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009 tentang Perubahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ/2009 TENTANG REVISI RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTBTAHUN ANGGARAN 2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, bersama ini disampaikan revisi rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2009 dengan penjelasan sebagai berikut : Revisi rincian rencana penerimaan PBB per sektor (kecuali Sektor Pertambangan Migas) dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 21/PJ/2008
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 21/PJ/2008 TENTANG PUBLIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMIDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyusunan Nilai Jual Objek Pajak, perlu dilakukan publikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan data … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 21/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ/2008 TENTANG STANDAR WAKTU PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK DAN PENERBITAN SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan sektor rill dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ/2008