Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-undang Nomor 10 Tahun 1994, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 50/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 50/PJ./1996 TENTANG PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 50/PJ./1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.4/1996 TENTANG PPh PASAL 23 ATAS JASA KONSTRUKSI ATAU JASA PEMBORONG BANGUNAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN EX IMPOR (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 8) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang menyangkut pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23, khususnya atas imbalan yang dibayarkan atau terutang sehubungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.44/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.44/1998 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (TAX CLEARANCE) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF), dengan ini Tata Cara Pemberian SKF diatur kembali sebagai berikut : Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan SKF kepada Kantor Pelayanan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.44/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 SAMPAI DENGAN 9 AGUSTUS 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.4/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.4/1995 TENTANG BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPh UMUM NOMOR 8) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.4/1995 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh (SERI PPh UMUM NOMOR 9) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 mengenai pembebasan dari pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, dan berkaitan dengan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.4/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.4/1998 TENTANG SKB PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 549/KMK.04/1997 tanggal 3 November 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1997 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.4/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.42/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.42/1998 TENTANG PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN DARI SELISIH KURS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan dari Wajib Pajak khususnya mengenai penghasilan tidak teratur atas keuntungan dari selisih kurs dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan butir 1 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.42/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.4/1995 TENTANG DIVIDEN DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 10) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.4/1995