Peraturan Pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.4/1995 TENTANG DIVIDEN DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 10) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.433/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.433/1996 TENTANG RALAT SE MENGENAI PPh ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (SERI PPh UMUM NOMOR 34) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kesalahan ketik pada SE-22/PJ.4/1996 tanggal 14 Juni 1996 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, maka dipandang perlu membetulkan kembali menjadi sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.433/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.4/1995 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KE LUAR NEGERI (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 5) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 624/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan berupa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.4/1995 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KE LUAR NEGERI (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 5) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 624/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan berupa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.4/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 379/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 379/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 SAMPAI DENGAN 16 AGUSTUS 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 379/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.41/1995
Peraturan pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.41/1995 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PENGENAAN PPh TERHADAP SPBU YANG MEMBELI PELUMAS PERTAMINA KE DEALER PELUMAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-11/PJ.41/1995 tanggal 28 Februari 1995 perihal Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Tahun 1994 dalam rangka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.41/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.43/1995
Peraturan Pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.43/1995 TENTANG PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 (SERI PPh PASAL 21 NO. 4) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ/1995 tanggal 9 Januari 1995 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-30/PJ/1995 tanggal 31 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.43/1995
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.010/2018
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.010/2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.010/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.43/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.43/1995 TENTANG PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 (SERI PPh PASAL 21 NO. 4) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ/1995 tanggal 9 Januari 1995 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-30/PJ/1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.43/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.43/1995
Peraturan Pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.43/1995 TENTANG PENANGANAN PPh PASAL 21 PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN PEMUSATAN PPh PASAL 21/ PASAL 26 (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 5) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Go Public, maka penanganan PPh Pasal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.43/1995