Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.7/1996 TENTANG PENEGASAN/PETUNJUK PEMBUATAN NOTA PENGHITUNGAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya keragu-raguan dan dari hasil pemantauan selama ini ternyata dapat diketahui masih adanya ketidakseragaman dalam pembuatan Nota Penghitungan Pajak terutama mengenai pejabat yang berwenang memarap kolom dihitung, diteliti, dan disetujui, maka untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.7/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 475/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 475/KMK.04/1996 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 475/KMK.04/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.7/1998 TENTANG PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka upaya untuk pengamanan penerimaan pajak Tahun Anggaran 1998/1999 dan untuk mempercepat adanya kepastian hukum baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 226/PJ.311/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 226/PJ.311/1997 TENTANG PPh FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Agustus 1997 mengenai sebagaimana tersebut di atas, dengan ini dijelaskan bahwa : 1. Pokok permasalahan yang Saudara kemukakan adalah : a. XYZ. adalah Badan Usaha Tetap di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 226/PJ.311/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 226/PJ.311/1997 TENTANG PPh FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Agustus 1997 mengenai sebagaimana tersebut di atas, dengan ini dijelaskan bahwa : 1. Pokok permasalahan yang Saudara kemukakan adalah : a. XYZ. adalah Badan Usaha Tetap di … Lanjutkan membaca
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 42/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 42/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK PUTIH DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok putih oleh industri rokok putih, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 42/PJ./1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 402/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 402/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 6 SEPTEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 402/KMK.014/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 43/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 43/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK KRETEK DI DALAM NEGERIDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok kretek oleh industri rokok kretek, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 43/PJ./1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 494/PJ.421/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 494/PJ.421/1997 TENTANG PENEGASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Agustus 1997 yang kami terima tanggal 15 Agustus 1997 perihal Permohonan Pembebasan Pajak atas Pembentukan Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dengan kelengkapan data yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 494/PJ.421/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.43/1995
Peraturan Pajak 22 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.43/1995 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS BUNGA OBLIGASI DAN DIVIDEN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (SERI PPh PASAL 23/ PASAL 26 NOMOR 6) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.43/1995