Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1744/PJ.531/1996 TENTANG DELIVERY BILL SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami berikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-54/PJ./1994 tanggal 29 Desember … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1744/PJ.531/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 637/KMK.04/1994 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.51/1996 TENTANG PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 36-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sambil menunggu tersedianya sticker lunas PPN yang diperuntukkan khusus bagi rekaman suara di atas disc tanpa tayangan gambar (CD.1 dan CD.2) dan rekaman suara di atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 127/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 127/PJ.311/1996 TENTANG PENJELASAN MENGENAI PPN DAN PPh ATAS PEMBAYARAN BIAYA DIKLAT OLEH BENDAHARAWAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juni 1996 perihal Penjelasan mengenai PPN dan PPh yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi, dengan ini diberikan penjelasan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 127/PJ.311/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 251/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 251/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 606/KMK.04/1994 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 251/KMK.04/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1751/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1751/PJ.51/1996 TENTANG RESTITUSI PPn BM DENGAN BUKTI PUNGUT PPn BM SALINAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan bahwa permohonan restitusi PPn BM Sdr. Ayang telah diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Serpong dapat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1751/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1759/PJ.532/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1759/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS USAHA JASA BOGA (KATERING) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Juni 1996, perihal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut: 1. Dalam Pasal 1 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1759/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 129/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 129/PJ.32/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN DAN PPH ATAS PENGALIHAN SELURUH AKTIVA PERHOTELAN PT. BAYU BERINGIN LESTARI KEPADA PT.PLAZA PURIMAS HOTEL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Mei 1996 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dijelaskan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 129/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 131/PJ.32/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 131/PJ.32/1996 TENTANG PPN CABANG TELUK BETUNG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 17 Mei 1996 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara menanyakan : a. Surat Setoran Pajak atas penyerahan Kepada RSU X … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 131/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1784/PJ.51/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1784/PJ.51/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN DAN PPh ATAS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : I. Perlakuan PPN 1. Dalam surat Saudara tersebut antara lain dijelaskan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1784/PJ.51/1996