Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1799/PJ.52/1996 TENTANG PERMOHONAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN IMPOR DAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS IMPOR KACANG TANAH KUPAS HS NO. 1202.20.000 DARI NEGARA INDIA, VIETNAM, DAN CINA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 April 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1799/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.23/1995
Peraturan Pajak 6 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.23/1995 TENTANG PPN/PPn BM DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini diinformasikan bahwa sejak tanggal 1 April 1995 telah diberlakukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.23/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1785/PJ.54/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1785/PJ.54/1996 TENTANG NOTA RETUR ATAS FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 9 Juli 1996, perihal seperti tersebut di atas, dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.54/1995 tanggal 13 April 1995 Nota Retur dapat dibuat oleh … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1785/PJ.54/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1786/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1786/PJ.54/1996 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK DENGAN NILAI LAIN BAGI PKP PEDAGANG ECERAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 1. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Juli 1996 perihal seperti tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan SE-06/PJ.52/1995 tanggal 15 Pebruari 1995 PPN yang harus disetor oleh PKP Pedagang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1786/PJ.54/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1791/PJ.532/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1791/PJ.532/1996 TENTANG PAJAK MASUKAN ATAS PEMBELIAN SPARE PART/SUKU CADANG YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA REPARASI/PERAWATAN KAPAL (DOCKING) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Juli 1996 perihal permohonan penjelasan perlakuan PPN Masukan sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326/KMK.04/1996, dengan ini sampaikan penjelasan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1791/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1792/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1792/PJ.532/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN DI DARAT TRANSMIGRAN BERIKUT BARANG BAWAAN DAN PERBEKALAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 April 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1792/PJ.532/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.53/1995
Peraturan Pajak 8 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.53/1995 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS JASA CUSTODIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa custodian, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Jasa custodian yang dilakukan Bank antara lain : Jasa penitipan (safe custody) Meliputi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.53/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 487/KMK.05/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 487/KMK.05/1996 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan arus dokumen, dipandang perlu mengatur tata cara pemeriksaan pabean atas barang ekspor dengan Keputusan Menteri Keuangan; Mengingat: Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 487/KMK.05/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 16 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.51/1995 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KE EMPATPULUH SATU IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ke empatpuluh Satu IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.51/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1826/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1826/PJ.52/1996 TENTANG PENERBITAN FAKTUR PAJAK SEBELUM DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 Juni 1996, bersama ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Wajib Pajak pelanggan Saudara semula tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena berpendapat bahwa jasa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1826/PJ.52/1996