Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 486/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 SAMPAI DENGAN 22 NOPEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 486/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.52/1998 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 478/KMK.04/1998 tanggal 5 November 1998 tentang Penetapan Makanan Ternak Dan Unggas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.52/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1216/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1216/PJ.52/2001 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PPN A.N. PT HS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 7 September 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Kepala Kantor Wilayah VI Jakarta Raya Khusus … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1216/PJ.52/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.531/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.531/1999 TENTANG PPN ATAS JASA ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (SERI PPN 44-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri PERTAMINA Nomor : 786/F000//98-S4 tanggal 29 Juni 1998, yang sudah ditanggapi oleh Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.531/1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000
Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dan untuk lebih memberikan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk menyesuaikan perlakuan perpajakan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.24/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.24/1999 TENTANG PERBAIKAN ATAS KESALAHAN CETAK FORMULIR STP PPN/PPn BM DAN NOTA PENGHITUNGAN PPN/PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya kesalahan cetak pada bagian sanksi administrasi yang terdapat pada formulir-formulir : 1. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (KP.PPN/TP-95) 2. Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.24/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1223/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1223/PJ.53/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxx tanggal 29 Juni 2001 dan nomor xxxxxxxxx tanggal 2 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam kedua surat Saudara beserta lampirannya dapat diketahui … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1223/PJ.53/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 319/KMK.014/200
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 319/KMK.014/200 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 AGUSTUS 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 319/KMK.014/200
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1221/PJ.513/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1221/PJ.513/2001 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KASET DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2001, perihal Penebusan Stiker Lunas PPN dan Pelayannya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan : a. PT. ISS … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1221/PJ.513/2001