Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1233/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG RE-IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara masing-masing Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 06 September 2001 dan Nomor : xxxxxxxx tanggal 06 September 2001, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1233/PJ.52/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 AGUSTUS 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 AGUSTUS 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.51/2000
Peraturan Pajak 14 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.51/2000 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN GULA PASIR MUSIM GILING 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 145/KPTS-VII/2000 tanggal 7 Juni 2000 perihal Penetapan Harga Provenue Gula Pasir Produksi Tahun 2000 dan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 467/VII-DGI/2000 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.51/2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1245/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1245/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS PAKAN TERNAK DAN BAHAN BAKU PEMBUATAN PAKAN TERNAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat-surat Saudara Nomor XXX tanggal 24 April 2001 hal Penjelasan mengenai PPN sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001, tanggal 22 Maret 2001 dan Nomor XXX tanggal 21 Agustus … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1245/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 579/PJ.32/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 579/PJ.32/2001 TENTANG FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS BARANG MODAL, TIDAK TERMASUK SUKU CADANG DAN BAHAN BAKU UNTUK PT. NNT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1909/27.04/056/2001 tanggal 20 Agustus 2001 hal tersebut diatas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 579/PJ.32/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 342/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 342/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 AGUSTUS 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 342/KMK.014/2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1239/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1239/PJ.53/2001 TENTANG DISPENSASI PENGHAPUSAN PPN (0%) PEMBANGUNAN LINTAS TIMUR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Gubernur Riau Nomor ............. tanggal 20 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa sehubungan dengan surat Direktur Utama PT … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1239/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 573/PJ.3/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 573/PJ.3/2001 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PERLAKUAN PPN, PEMOTONGAN PAJAK DAN HAL-HAL LAINNYA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI DALAM BENTUK PENGGABUNGAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Ref. No.: TXO-01/I/01 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 573/PJ.3/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1267/PJ.51/2001
Peraturaan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1267/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS IMPOR SERAT KAPAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 2 Oktober 2001 tanpa hal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut secara garis besar mengemukakan hal-hal sebagai berikut : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1267/PJ.51/2001