SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 579/PJ.32/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 579/PJ.32/2001

TENTANG

FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS BARANG MODAL,
TIDAK TERMASUK SUKU CADANG DAN BAHAN BAKU UNTUK PT. NNT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1909/27.04/056/2001 tanggal 20 Agustus 2001 hal tersebut diatas
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara berpendapat bahwa fasilitas penundaan pembayaraan PPN atas barang
modal, peralatan, mesin-mesin, kendaraan (kecuali mobil sedan dan station wagon) yang diatur dalam
Kontrak Karya PT NNT masih tetap dapat diperlakukan sampai dengan tanggal 28 Februari 2010 yaitu
sampai dengan tahun kesepuluh dari periode operasi 1 Maret 2001.

2. Dalam surat Kepala Biro Keuangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 15/80/SJK/2000 tangga1 20 Dcsember 2000, dinyatakan bahwa NNT berpendapat bahwa atas
impor suku cadang dan bahan baku tahun 1998, 1999, dan 2000 mendapat fasilitas penundaan PPN
tanpa menyinggung sama sekali mengenai fasilitas penundaan PPN atas impor barang modal, mesin-
mesin, kendaraan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam surat jawaban kami Nomor
S-331/PJ.322/2001 tanggal 16 Juli 2001 hanya menegaskan tentang perlakuan PPN atas impor suku
cadang dan bahan baku.

3. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya antara PT. NNT dengan Pemerintah
Indonesia adalah antara lain:
a. Pasal 12 butir 1 diatur bahwa Perusahaan dapat mengimpor barang-barang modal, peralatan,
mesin-mesin (termasuk suku cadang), kendaraan-kendaraan (kecuali mobil sedan dan station
wagon), pesawat udara, alat angkutan air, dan alat angkutan lainnya, bahan baku untuk
produksi ekspor, yang diperlukan untuk kegiatan pertambangan eksplorasi, studi kelayakan,
kontruksi serta kegiatan teknis pendukung untuk Pengusahaan yang akan bebas atau
memperoleh keringanan bea masuk dan penundaan pembayaran PPN yang terhutang sesuai
dengan undang-undang dan peraturan-peraturan selama jangka waktu terhitung mulai
tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan dan termasuk tahun kesepuluh dari
Periode Operasi.
b. Pasal 13 butir 7 angka (i) diatur bahwa Perusahaan harus didaftarkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak untuk PPN dan dengan demikian PPN harus dikenakan pada:
(1) Penjualan produksi di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada dore
bullion dengan tarif 10%, (sepuluh persen) dari harga jual atau tarif lain sesuai
dengan undang-undang pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan untuk
penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0% (nol persen) dari harga jual.
(2) Dengan mengingat ketentuan Pasal 12, barang-barang kena pajak yang diimpor
seperti peralatan dan keperluan-keperluan lainnya dengan tarif 10% atau tarif lain
sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.
c. Pasal 13 butir 7 angka (iii) diatur bahwa PPN yang terhutang atas pembelian barang-barang di
dalam negeri dan barang-barang modal yang diimpor oleh Perusahaan dapat ditangguhkan
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 827 Tahun 1994 atau peraturan-peraturan
atau keputusan-keputusan sejenis dengan memperhatikan berlakunya keputusan-keputusan
tersebut.

4. Berdasarkan butir 3 di atas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku, maka fasilitas perpajakan di bidang PPN yang dapat diberikan kepada PT. NNT adalah
sebagai berikut:
a. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan dapat
memperoleh fasilitas penundaan PPN atas impor barang-barang tertentu sesuai Pasal 12 butir
1 Kontrak Karya dan fasilitas PPN ditangguhkan atas pembelian barang di dalam negeri dan
impor barang modal.
b. Perusahaan tetap dapat memperoleh fasilitas lainnya di bidang PPN yang berlaku secara
umum seperti misalnya fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah, fasilitas PPN Tidak Dipungut dan
fasilitas Pembebasan PPN sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1994, tidak dikenal lagi fasilitas perpajakan berupa penundaan PPN dan penangguhan PPN atas
impor atau perolehan barang modal tertentu. Namun demikian khusus untuk fasilitas penangguhan
PPN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangm Nomor 577/KMK.00/1989 tanggal 29 Mei
1989, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/1996 tanggal 11 April
1996 ditetapkan bahwa masa transisi pemberian fasilitas penangguhan pembayaran PPN/PPnBM atas
impor barang modal tertentu adalah sampai dengan tanggal 31 Maret 1998.

6. Sejak 1 April 1998, ketentuan yang mengatur tentang pemberian fasilitas PPN atas perolehan Barang
Kena Pajak (BKP) dalam rangka PMA dan PMDN adalah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 yang antara
lain menyebutkan bahwa atas impor dan atau penyerahan barang modal berupa mesin dan peralatan
pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang diperlukan untuk menghasilkan Barang
Kena Pajak, PPN yang terutang Ditanggung oleh Pemerintah.

7. Dalam Keputusan Menteri Keuangm Nomor 252/KMK.04/1998 tanggal 29 April 1995 disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan barang modal adalah mesin dan peralatan pabrik dalam keadaan terpasang
yang diperlukan untuk proses menghasilkan BKP, tidak termasuk suku cadang.

8. Sejak 1 Januari 2001, ketentuan yang mengatur pemberian fasilitas PPN atas perolehan barang modal
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 yang antara lain mengatur bahwa PPN yang
terutang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang modal berupa mesin dan peralatan
pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang diperlukan untuk menghasilkan Barang
Kena Pajak, tidak termasuk suku cadang.

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Ketentuan pemberian penundaan PPN dalam Kontrak Karya PT. NNT mengacu pada ketentuan
Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-undang PPN 1994
fasilitas penundaan PPN tersebut tidak diberikan lagi.
b. Khusus untuk perlakuan PPN atas impor dan atau perolehan barang modal berupa mesin dan
peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang diperlukan untuk
menghasilkan Barang Kena Pajak, tidak termasuk suku cadang, adalah sebagai berikut:
1) Atas impor atau perolehan barang modal sejak tahun 1995 s.d. 31 Maret 1998 dapat
diberikan fasilitas penangguhan PPN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 577/KMK.00/1989 tanggal 29 Mei 1989.
2) Atas impor atau perolehan barang modal sejak 1 April 1998 s.d. 31 Desember 2000
dapat diberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah sesuai dengan Keputusan
Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 204 Tahun 1998 beserta dengan aturan pelaksanaannya.
3) Atas impor atau perolehan barang modal sejak 1 Januari 2001 dapat diberikan
fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2001 beserta dengan aturan pelaksanaannya.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal
Hadi Poernomo

ttd.

NIP 060027375

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Ketua BKPM
4. Dirjen Bea dan Cukai
5. Direktur PPN & PTLL
6. Direktur Peraturan Perpajakan.

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: