SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1267/PJ.51/2001

Peraturaan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1267/PJ.51/2001

TENTANG

PPN ATAS IMPOR SERAT KAPAS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 2 Oktober 2001 tanpa hal, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara tersebut secara garis besar mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 155/KMK.03/2001 mengatur pengenaan PPN terhadap impor bahan baku serat kapas
yang semula mempunyai tarif 0% menjadi 10%.
b. Saudara berpendapat bahwa kebijaksanaan menaikkan tarif PPN yang ditempuh Pemerintah
di tengah kondisi perekonomian makro serta sektor riil yang belum pulih dan ditambah
dengan kebijaksanaan uang ketat yang diterapkan Lembaga Perbankan mempunyai dampak
yang sangat berat bagi perusahaan Saudara.
c. Saudara menyampaikan usulan agar PT. XYZ tidak diwajibkan untuk membayar PPN atas
impor serat kapas sebesar jumlah Rp 27.047.263.147,00.

2. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000 yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001, antara lain diatur sebagai
berikut :
a. Pasal 4A ayat (2), bahwa jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:
(i) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya;
(ii) barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
(iii) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya;
(iv) uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
b. Pasal 7, bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) dan tarif Pajak
Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen);
c. Pasal 9 ayat (3), bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada
Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak;
d. Pasal 9 ayat (4), bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak
yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang efektif berlaku
sejak tanggal 1 Januari 1995 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, antara lain diatur bahwa
barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil
langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya adalah jenis barang yang tidak dikenakan PPN.

4. Sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 155/KMK.03/2001, yang dimaksud dengan :
a. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan maupun penangkaran,
perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.
b. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau
budidaya perikanan.
c. Pemrosesan dengan cara tertentu antara lain adalah direndam, dikupas, disucihamakan,
dipisahkan dari kulit atau biji atau pelepah, dipecah/digiling, disayat, dibelah, dikeringkan,
diperam, dicuci, dirajang, digaruk, disisir, direbus, dibekukan, dan atau dikemas dengan cara
sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan, untuk hasil usaha di
bidang pertanian atau perkebunan.

5. Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 jo. Pasal 4 ayat (2) Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001, bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
Yang Bersifat Strategis antara lain berupa barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil
langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan
dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai.

6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 5, serta memperhatikan surat
Saudara tersebut pada butir 1, dengan ini disampaikan bahwa :
a. Pengenaan PPN atas serat kapas adalah sebagai berikut :
(i) Sebelum tanggal 1 Januari 2001 :
– Atas impor serat kapas yang diambil langsung dari pohonnya : tidak
dikenakan PPN.
– Atas impor serat kapas yang telah digaruk, disisir atau dipisahkan kulit atau
bijinya : dikenakan PPN.
(ii) Sejak tanggal 1 Januari 2001 :
– Atas impor serat kapas oleh siapapun : dikenakan PPN.
– Atas penyerahan serat kapas oleh petani atau kelompok petani : tidak
dikenakan PPN.
– Atas penyerahan serat kapas oleh siapapun selain petani atau kelompok
petani : dikenakan PPN.
b. Dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa usulan Saudara untuk tidak mewajibkan
perusahaan Saudara untuk membayar PPN atas impor serat kapas, tidak dapat
dipertimbangkan.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: