SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 573/PJ.3/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 573/PJ.3/2001

TENTANG

PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PERLAKUAN PPN, PEMOTONGAN PAJAK DAN HAL-HAL LAINNYA BAGI WAJIB
PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI DALAM BENTUK PENGGABUNGAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Ref. No.: TXO-01/I/01 perihal tersebut pada pokok surat, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat Saudara disebutkan antara lain:
a. PT. STS dan PT. STG melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-607/WPJ.06/BD.03/2000 tanggal 28 November 2000 disetujui untuk melakukan merger
yang berlaku mulai tanggal 20 September 2000. STS menjadi pihak yang menerima
pengalihan harta (acquiring company) dan STG menjadi pihak yang melakukan pengalihan
harta (transferor company).
b. Dikaitkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Saudara memohon penegasan atas
beberapa hal sebagai berikut:
1) Pada masa transisi, seluruh tenant terlanjur melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan
PPh Final atas nama STG. Apakah atas PPh Pasal 23 dan PPh Final yang telah
dipotong atas nama STG dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan STS sebagai acquiring
company, tanpa dilakukan pembetulan atas bukti potong tersebut?
2) Pajak Masukan BKP lainnya atau Pajak Masukan JKP atas nama PKP lama (STG)
Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya merger. Apakah seluruh Pajak Masukan
atas nama STG yang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya merger dapat
dikreditkan oleh STS ?
3) Apakah akhir Tahun Pajak dapat diartikan sebagai tanggal 31 Desember 2000
ataukah tanggal terjadinya merger?. Apakah dapat diartikan batas waktu
penyampaian SPT Tahunan bagi STG adalah pada tanggal 31 Maret 2001 ?
4) Apakah STG perlu mengajukan permohonan pencabutan NPWP dan NPPKP kepada
KPP terkait ? Apabila perlu, kapan permohonan tersebut sebaiknya dilakukan?

2. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan Saudara adalah sebagai
berikut:
a. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
1) Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, diatur bahwa batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan adalah untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga
bulan setelah akhir Tahun Pajak.
2) Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-27/PJ/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Jangka Waktu
Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak
Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/PJ/1999 antara lain diatur bahwa
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak badan yang
telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak
dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
3) Berdasarkan butir 13 huruf a SE-21/PJ.42/1999 perihal Penggunaan Nilai Buku Atas
Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
disebutkan bahwa kewajiban formal Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/
Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam
rangka penggabungan atau peleburan usaha, berakhir sampai dengan masa pajak/
bagian tahun pajak dilakukannya penggabungan atau peleburan usaha.

b. Kredit Pajak Penghasilan.
1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal
30 Oktober 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan harta Dalam
Rangka Penggabungan, peleburan atau Pemekaran Usaha pada Pasal 6 ayat (2)
disebutkan bahwa pembayaran, pemungutan, dan pemotongan pajak penghasilan
yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum
dilakukannya penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dapat
dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan pajak
penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima penghasilan.
2) Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ.42/1999 tanggal
27 Mei 1999 tentang Buku Panduan tentang Perlakuan Perpajakan atas
Restrukturisasi Perusahaan antara lain diatur:
– butir 2.2.1.4, Tahun Pajak terakhir bagi badan usaha yang melakukan
pengalihan harta adalah pada tanggal berlakunya penggabungan atau
peleburan usaha;
– butir 2.2.5, NPWP dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
badan usaha yang mengalihkan harta tidak akan dipindahkan kepada badan
usaha yang menerima harta;
– butir 2.2.5, Semua kredit badan usaha yang mengalihkan harta (transferor
company) dapat diperlakukan sebagai kredit pajak badan usaha yang
menerima pengalihan harta (acquiring company).

c. Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan Pasal 9 ayat (14) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, diatur bahwa apabila terjadi
perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva
perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas persediaan Barang Kena
Pajak, maka :
1. Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan yang telah dikreditkan
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perubahan bentuk usaha atau oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakulcan penggabungan usaha atau oleh Pengusaha
Kena Pajak yang mengalihkan seluruh aktiva perusahaan, tetap dapat dikreditkan
dan tidak harus dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut;
2. Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan yang belum dikreditkan
oleh Pengusaha Kena Pajak lama, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang
baru, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya perubahan bentuk usaha
atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan.

3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan pada butir 2 di atas serta memperhatikan isi surat
Saudara pada butir 1 maka atas pertanyaan-pertanyaan yang Saudara ajukan, dapat diberikan
penegasan sebagai berikut :
a. Pajak Penghasilan
1) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas nama STG (transferor compan)
dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Badan STS. (acquiring company) dalam
tahun pajak setelah penggabungan usaha melalui salah satu dari 2 (dua) cara
sebagai berikut:
a) Dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir (sebelum
penggabungan usaha) dari STG, dan apabila terjadi lebih bayar maka atas
kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dipindahbukukan kepada STS
atas permintaan STG ke KPP yang bersangkutan;
b) Dikreditkan langsung dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak pertama
(setelah penggabungan usaha) dari STS, sepanjang dapat ditunjukkan bukti
bahwa Bukti Pemotongan Pasal 23 tersebut belum pernah dikreditkan
sebelumnya oleh STG dan bahwa kredit pajak tersebut berkenaan dengan
penghasilan yang pengenaan pajaknya dialihkan kepada STS.

2) Atas PPh Final yang telah dipotong setelah penggabungan usaha atas nama STG
dapat dilaporkan oleh STS dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak pertama
setelah penggabungan usaha. Bukti Pemotongan PPh Final tersebut diperlakukan
sebagai Bukti Pemotongan PPh Final atas nama STS, sepanjang dapat ditunjukkan
bahwa Bukti Pemotongan Final tersebut belum pernah digunakan sebelumnya oleh
STG dan bahwa PPh Final tersebut berkenaan dengan penghasilan yang pengenaan
pajaknya dialihkan kepada STS.

b. Pajak Pertambahan Nilai Ketentuan Pasal 9 ayat (14) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 hanya mengatur
pengkreditan Pajak Masukan yang berkaitan dengan Barang Kena Pajak yang dialihkan dalam
rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha. Mengingat PT. STG adalah
perusahaan jasa yang mengelola jasa akomodasi, jasa rekreasi dan jasa hiburan serta
pembangunan dan pengelolaan apartemen, maka Pajak Masukan atas perolehan Barang
Kena Pajak lainnya selain yang berkaitan dengan Barang Kena Pajak yang dialihkan dan
Pajak Masukan atas perolehan Jasa Kena Pajak tidak dapat dikreditkan oleh PT. STS, namun
tetap dapat dikreditkan oleh PT. STG pada SPT PPN masa yang bersangkutan, sepanjang telah
memenuhi ketentuan formal dan material perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak terakhir bagi STG merupakan bagian tahun
pajak 2000 mulai tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 20 September 2000, dan STG masih
melaporkan SPT PPh untuk bagian tahun pajak 2000 tersebut. Artinya batas waktu
penyampaian SPT Tahunan bagi STG paling lambat pada tanggal 20 Desember 2000.

d. NPWP dan PKP STG wajib menyampaikan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan
pengukuhan PKP kepada KPP dimana STG terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau sebagai
Pengusaha Kena Pajak segera setelah Keputusan tentang persetujuan merger diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur

ttd.

IGN Mayun Winangun
NIP 060041978

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak.
2. Direktur PPN dan PTLL.
3. Direktur Pajak Penghasilan

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: