Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1409/PJ.51/2001 TENTANG PPnBM ATAS KENDARAAN BERMOTOR JENIS PICK UP SINGLE CABIN DAN PICK UP DOUBLE CABIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 22 Oktober 2001, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1409/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1413/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1413/PJ.5/2001 TENTANG PENANGANAN PERMOHONAN PEMBAYARAN PENDAHULUAN PPN DAN ATAU PPnBM DALAM RANGKA EKSPOR OLEH BINTEK KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 15 Nopember 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan surat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan SR-315/1/2001 tanggal 3 Oktober 2001 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1413/PJ.5/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.51/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.51/1999 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH TUJUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-30 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Tujuh IKAPI yang memuat daftar penerbit … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.51/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPORT BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, Menteri Keuangan berwenang menetapkan perlakuan Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.04/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.52/1998 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT MENTERI KEUANGAN TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN PPN IMPOR DAN PPN DALAM NEGERI UNTUK ALAT HAEMODIALISIS DITANGGUNG PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-572/MK.04/1998 tanggal 9 November 1998 yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa alat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.52/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.52/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.52/1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU (PENYEMPURNAAN SE-13/PJ.51/1998) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.52/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.51/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.51/1999 TENTANG PPN BUKU PELAJARAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 537/PSSK-PAL/99 tanggal 3 Maret 1999 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan kepada Saudara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.51/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 10 SEPTEMBER 2000MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.014/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 JANUARI 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 92/PJ./1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 92/PJ./1999 TENTANG PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 92/PJ./1999