KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 48/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 01 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 07 SEPTEMBER 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/KMK.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 49/KMK.10/2021TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASIBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE1 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/KMK.10/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 282/PJ/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 282/PJ/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-238/PJ/2015TENTANG KODE KHUSUS PADA NASKAH DINAS KEPUTUSAN KEBERATANDAN KEPUTUSAN NONKEBERATAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAHDIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai kode khusus pada naskah dinas Keputusan Keberatan dan Keputusan Nonkeberatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 282/PJ/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 17/PJ/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 17/PJ/2021TENTANGBENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTANPAJAK, SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURATPEMBERITAHUAN MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAHDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas belanja pemerintah, Instansi Pemerintah harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak;bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 17/PJ/2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 85 TAHUN 2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 86 TAHUN 2021TENTANGPENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai;Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2021
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 17/PP/2021
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR SE - 17/PP/2021TENTANGKETENTUAN ATAS JANGKA WAKTU PERSIAPAN DAN PELAKSANAANSIDANG PEMERIKSAAN SECARA TATAP MUKA YANG TIDAK DAPATDILAKSANAKAN PADA TANGGAL 3 AGUSTUS S.D. 10 AGUSTUS 2021KETUA PENGADILAN PAJAK, A.UMUMSehubungan dengan kebijakan perpanjangan PPKM pada tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 dan mengingat masih tingginya penularan COVID-19, Pengadilan Pajak pada … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 17/PP/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 47/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 25 AGUSTUS 2021 SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/KM.10/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 112/PMK.02/2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 8, Pasal 24, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK.05/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 110/PMK.05/2021TENTANGTATA CARA PENETAPAN MAKSIMUM PENCAIRANPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk percepatan realisasi belanja kementerian negara/lembaga yang sumber dananya berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan modernisasi pelaksanaan anggaran, perlu melakukan optimalisasi penggunaan sistem teknologi dan informasi dan simplifikasi proses dalam penetapan maksimum pencairan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK.05/2021