PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2020

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 74 TAHUN 2020TENTANGPENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA UNTUK PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAANDENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THEGOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYALGOVERNMENT OF CAMBODIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ANDTHE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 42/PJ/2020TENTANGPERSYARATAN PERJALANAN BAGI PEGAWAI DANTINDAK LANJUT PANDUAN UMUM PELAKSANAAN TUGASDALAM TATANAN KENORMALAN BARU DI LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumBahwa sehubungan dengan perkembangan situasi terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-30/MK.1/2020 tentang Persyaratan Perjalanan bagi Pegawai dan Tindak Lanjut Sistem Kerja … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 270/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 270/PJ/2020TENTANGPENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAKBAGI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH SECARA JABATANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan, mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada Instansi Pemerintah, perlu diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan bagi Instansi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 270/PJ/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 31/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 22 JULI 2020 SAMPAI DENGAN 28 JULI 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/KM.10/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 12/BC/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR SE - 12/BC/2020TENTANGTATA CARA PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY(IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI IMPOR YANG DIBAWA OLEHPENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUTYANG TELAH KELUAR DARI KAWASAN PABEANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, A.UmumBahwa saat ini masih banyak dijumpai perangkat telekomunikasi ilegal yang beredar di Indonesia. Hal tersebut berdampak buruk dari aspek … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 12/BC/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 11/PJ/2020TENTANGTATA CARA KEGIATAN PENGUMPULAN DATA LAPANGANDAN PENJAMINAN KUALITAS DATA DALAM RANGKA PERLUASAN BASIS DATADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumDalam rangka mengoptimalkan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, baik yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang belum memiliki NPWP, antara lain diperlukan penguasaan atas seluruh data dan/atau … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 35/PJ/2020TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAKPERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTANTERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAKTERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTUDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.03/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 86/PMK.03/2020TENTANGINSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAKPANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.03/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.07/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 87/PMK.07/2020TENTANGPENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHANTAHUN ANGGARAN 2020DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.07/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 280/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 280/PJ/2020TENTANGPENETAPAN JENIS DOKUMEN PERPAJAKAN SELAIN SURAT PEMBERITAHUAN PADAPROSES BISNIS REGISTRASI YANG DIOLAH DI UNIT PENGOLAHAN DATA DANDOKUMEN PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung reformasi perpajakan terutama dalam rangka implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP);bahwa dalam rangka menyeragamkan pengelolaan dokumen perpajakan selain Surat Pemberitahuan (SPT) di Direktorat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 280/PJ/2020