Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.32/1997 TENTANG PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI DALAM KAWASAN REAL ESTATE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan butir 1.5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.32/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.6/1997 TENTANG PENGADMINISTRASIAN PENETAPAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengadministrasian objek PBB berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi PBB saat ini, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian pada tata cara pengadministrasian Objek PBB dengan memperhatikan kebutuhan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.6/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.6/1997 TENTANG ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG IHH TAHUN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-14/PJ.6/1994 tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pedoman Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari Iuran Hasil Hutan, dengan ini disampaikan Angka Perbandingan Tertimbang Iuran Hasil Hutan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.6/1997 TENTANG PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN UNTUK TAHUN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat edaran kami No. SE-41/PJ.6/1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB dan Penetapan Besarnya Penghapusan serta mengingat banyaknya pertanyaan dari beberapa Kantor Pelayanan PBB di … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.9/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.9/1997 TENTANG DATA PERPAJAKAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan butir ketiga Instruksi Menteri Keuangan RI No.1/IMK.01/1996 tanggal 4 Juni 1996 ditentukan bahwa Informasi Perpajakan yang diminta Pejabat Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu sudah harus disampaikan selambat-lambatnya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.9/1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 105/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 105/PJ./1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-14/PJ./1996 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INFORMASI PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-68/PJ./1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas bagi aparat Direktorat Jenderal Pajak serta upaya meningkatkan pelayanan kepada … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 105/PJ./1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/KMK.05/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMASUKAN BARANG MODAL DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN RUANG PAMER TOKO BEBAS BEA KEBERANGKATAN ATAS NAMA PT. INTI DUFREE PROMOSINDO YANG TERLETAK DI JALAN BY PASS NGURAH RAI, DENPASAR-BALI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Permohonan PT. Inti Dufree … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/KMK.05/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.53/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.53/1997 TENTANG BEA METERAI ATAS AKTA KREDIT KUKESRA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dilakukan kerjasama antara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dengan BKKBN dan PT. BNI (persero), serta kerjasama antara PT. BNI (persero) dengan PT. PI (persero), untuk memasarkan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (KUKESRA) dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.53/1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 110/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 110/PJ./1997 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-22/PJ/1995 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ/1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 110/PJ./1997