Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.8/1998 TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih seringnya terjadi penyalahgunaan nama Direktorat Jenderal Pajak termasuk Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Perpajakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di berbagai wilayah seluruh Indonesia yaitu dengan cara menjual buku-buku perpajakan dan/atau … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.8/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 JUNI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.41/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.41/1998 TENTANG PENANGANAN PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN/ORANG PRIBADI YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mencegah terjadinya penyelesaian SPT Tahunan PPh Lebih Bayar yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17-B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.41/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.52/1998 TENTANG PPN DAN/ATAU PPn BM DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 192/KMK.04/1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.52/1998
PENGUMUMAN NOMOR PENG-01/PJ.8/1998
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR PENG-01/PJ.8/1998 TENTANG PENGUMUMAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bahwa akhir-akhir ini masih sering terjadi penyalahgunaan nama Direktorat Jenderal Pajak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di berbagai wilayah seluruh Indonesia, yaitu dengan cara menjual buku-buku perpajakan dan/atau undangan mengikuti seminar/lokakarya/pelatihan perpajakan dengan mengatasnamakan atau mengaku bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-01/PJ.8/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.6/1998 TENTANG PERSIAPAN PELAKSANAAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan BPHTB semakin dekat terhitung tanggal 1 Juli 1998, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Agar Saudara secepatnya menunjuk dan menugaskan petugas pada seksi yang terkait dalam pelaksanaan BPHTB yaitu di Seksi Penetapan, Seksi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 158/PJ.1/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 158/PJ.1/1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tanggal 2 Februari 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 158/PJ.1/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 309/KMK.05/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 309/KMK.05/1998 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT DONG JOE INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA RAJEG, DESA SINDANGSARI, KECAMATAN PASAR KEMIS, TANGERANG, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa setelah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 309/KMK.05/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/KMK.04/1998
Pearturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/KMK.04/1998 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KMK.04/1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pada tanggal 20 Mei 1997 ditandatangani "Memorandum of Understanding" antara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/KMK.04/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 311/KMK.014/1998
Peratauran Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 311/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 JUNI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 311/KMK.014/1998