Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.04/1996 TENTANG PPN DAN PPn BM DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 HIGH RESOLUTION SECURE FACSIMILE TERMINAL SEBANYAK 2 (DUA) UNIT DAN PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi krypto … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.04/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.9/1995
Peraturan Pajak 8 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.9/1995 TENTANG PENYESUAIAN PEDOMAN INDUK TUPRP 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan diperlukannya penatausahaan SSP "FINAL" (KP PDIP 5.2-95), dan dalam rangka menyesuaikan pembukuan DJP dengan sistem akuntansi pemerintah serta effisiensi penatausahaan penerimaan dan restitusi, maka berdasarkan Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.9/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384/KMK.04/1998 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384/KMK.04/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.51/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMA PULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-2 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Kelima puluh Lima IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.51/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 385/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 385/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 23 AGUSTUS 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 385/KMK.014/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 387/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 387/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR LOGAM UANG (BLANK FOR COIN) UNTUK BANK INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menyediakan uang kartal untuk kepentingan masyarakat serta untuk mengurangi biaya yang diperlukan dalam menyediakan uang logam oleh Bank Indonesia, dipandang perlu memberikan pembebasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 387/KMK.01/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 45/PJ.6/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 45/PJ.6/1996 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara nyata tidak dapat atau tidak mungkin ditagih oleh karena hal-hal tertentu perlu dihapuskan dari tata usaha piutang PBB; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 45/PJ.6/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/KMK.04/1995 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.51/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU PESANAN PPBBASD (PENYEMPURNAAN KE-9 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat IKAPI Nomor 483/PP/XI/96 tanggal 4 November 1996 tentang permohonan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku yang dipesan oleh Proyek Penyediaan Buku … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.51/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-3 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat IKAPI Nomor 267/PP/VI/96 tanggal 27 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan kepada … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.51/1996