Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 388/KMK.01/1998 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SUBSIDI PUPUK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pengamanan program Pemerintah di bidang produksi pangan, perlu diadakan pemantapan pengadaan dan penyaluran pupuk secara berkesinambungan; bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembayaran subsidi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 388/KMK.01/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3125/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3125/PJ.52/1997 TENTANG PERLAKUAN PPN DARI/KE/DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN SEKITARNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, diketahui bahwa : - Perusahaan Saudara selaku distributor produk makanan dan minuman melakukan transaksi penjualan dengan langganan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3125/PJ.52/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 175/PJ./1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 175/PJ./1998 TENTANG TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Semakin meningkatnya kebutuhan akan fasilitas pelayanan pajak kepada masyarakat akan terus mendorong bertambahnya jumlah unit-unit kantor pada Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menyebabkan setiap tahun anggaran akan semakin banyak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 175/PJ./1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 21 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.51/1995 TENTANG PPn BM ATAS RUMAH SUSUN (APARTEMEN DAN SEJENISNYA) (SERI PPN 21 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan PPn BM atas rumah susun, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.51/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 391/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 391/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 SAMPAI DENGAN 30 AGUSTUS 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 391/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.42/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.42/1998 TENTANG PEMBEBANAN RUGI SELISIH KURS TAHUN 1997 BAGI WP MERGER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 597/KMK.04/1997 tanggal 21 November 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Selisih Kurs Valuta Asing dalam Tahun 1997 dan kaitannya dengan Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.42/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.52/1995
Peraturan Pajak 12 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.52/1995 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN MOBIL BEKAS JENIS SEDAN, STATION WAGON, VAN DAN COMBI (SERI PPN 19 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan baik yang berasal dari KPP maupun dari Pengusaha mengenai pengenaan PPN atas penyerahan mobil bekas, maka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.52/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.51/1996 TENTANG PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 36 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk mencegah timbulnya kerancuan dalam pelaksanaan Surat Edaran Kami Nomor SE-25/PJ.51/1996 tanggal 8 Juli 1996, bersama ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Syarat mengenai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.5/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.5/1998 TENTANG PEMBERITAAN TENTANG FASILITAS PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan semakin banyaknya pemberitaan yang dimuat di media massa mengenai usulan atau pernyataan-pernyataan mengenai pemberian fasilitas perpajakan yang dapat menimbulkan keragu-raguan bagi aparat pelaksana di lapangan, dengan ini ditegaskan bahwa pemberian fasilitas perpajakan tetap … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.5/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.7/1996 TENTANG PENEGASAN/PETUNJUK PEMBUATAN NOTA PENGHITUNGAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya keragu-raguan dan dari hasil pemantauan selama ini ternyata dapat diketahui masih adanya ketidakseragaman dalam pembuatan Nota Penghitungan Pajak terutama mengenai pejabat yang berwenang memarap kolom dihitung, diteliti, dan disetujui, maka untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.7/1996