Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.6/1998 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-134/PJ/1998 tanggal 1 Juli 1998 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan Negara, disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sesuai yang dinyatakan dalam surat keputusan tersebut, bahwa dalam rangka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.6/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3142/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3142/PJ.51/1997 TENTANG PPN ATAS PEKERJAAN PENYIAPAN LAHAN MILIK PETANI/TRANSMIGRASI UNTUK KEBUN KELAPA SAWIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 8 jo. Pasal 1 huruf h … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3142/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.6/1998 TENTANG PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bersama ini diminta perhatian agar Saudara bertindak proaktif terutama untuk hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.6/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 475/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 475/KMK.04/1996 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 475/KMK.04/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.24/1995
Peraturan Pajak 16 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.24/1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. : KEP-05/PJ.24/1995 TENTANG BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.24/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.51/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.51/1998 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-9 SURAT EDARAN SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini ditegaskan bahwa kemiri yang diproses sampai pada tahap pengeringan, masih dianggap sebagai barang hasil tanaman perkebunan yang dipetik langsung atau diambil langsung dari sumbernya sebagaimana … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.51/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.6/1998 TENTANG RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 1998/1999 PERBAIKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan selesainya pembahasan akhir perubahan RAPBN Tahun Anggaran 1998/1999, dengan ini disampaikan Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1998/1999 Perbaikan sebagai berikut : Atas Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.7/1998 TENTANG PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka upaya untuk pengamanan penerimaan pajak Tahun Anggaran 1998/1999 dan untuk mempercepat adanya kepastian hukum baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KMK.04/1994 TANGGAL 19 MARET 1994 TENTANG PENGGUNAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa penggunaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat perlu diatur sehingga dapat di dayagunakan, untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/KMK.04/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3143/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3143/PJ.52/1997 TENTANG PUNGUTAN PPN ATAS TAGIHAN APOTIK DAN OPTIKAL DARI RESEP-RESEP PERSEORANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 September 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3143/PJ.52/1997