Peraturan Pajak 24 Mei 1995 SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-75/A/61/0595, SE-39/PJ/1995, SE-08/BC/1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PPN DAN PPn BM, DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DAN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-75/A/61/0595, SE-39/PJ/1995, SE-08/BC/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3239/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3239/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENANGGUHAN PPN/PPn BM IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 September 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/1996 tanggal 11 April 1996, perpanjangan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3239/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3227/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3227/PJ.52/1997 TENTANG PERMOHONAN PENDAYAGUNAAN FUNGSI FAKTUR PAJAK STANDAR DAN NOTA RETUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengajukan permohonan untuk menerbitkan dokumen Faktur … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3227/PJ.52/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3228/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3228/PJ.52/1997 TENTANG FAKTUR PAJAK KELUARAN UNTUK PENYERAHAN PIPA MINYAK DI BATAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor --- tanggal 29 Oktober 1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 UU … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3228/PJ.52/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1710/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1710/PJ.52/1996 TENTANG PENCETAKAN BLANKO FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Tanggal 6 Juni 1995 dan Nomor XXX tanggal 27 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, Saudara mengajukan permohonan untuk mencetak blanko … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1710/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3225/PJ.532/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3225/PJ.532/1997 TENTANG PEMBEBASAN PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Oktober 1997 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 jo. Pasal ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3225/PJ.532/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1744/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1744/PJ.531/1996 TENTANG DELIVERY BILL SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami berikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-54/PJ./1994 tanggal 29 Desember … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1744/PJ.531/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 594/KMK.05/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 594/KMK.05/1997 TENTANG PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR SECARA BERKALA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu mengatur pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara berkala dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan. Mengingat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 594/KMK.05/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/1995
Peraturan Pajak 26 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.7/1995 TENTANG RENCANA PEMERIKSAAN LENGKAP TAHUN 1995/1996 (SERI PEMERIKSAAN - 84) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Aktivitas pemeriksaan pajak sebagai salah satu upaya penegakan law enforcement mempunyai peranan yang besar dalam mengamankan rencana penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Peranan ini harus selalu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.6/1995
Peraturan Pajak 29 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ.6/1995 TENTANG SURAT EDARAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN, DIRJEN PAJAK DAN DIRJEN PUOD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD Nomor : SE-68/A/66/0595, SE-29/PJ.6/1995 dan 973/1505/PUOD tanggal 17 Mei 1995 tentang Perubahan Tata Cara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.6/1995