Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2328/PJ.54/1996 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN RESTITUSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Juli 1996 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Menurut Pasal 1 huruf f Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2328/PJ.54/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 634/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 634/KMK.04/1997 TENTANG PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 634/KMK.04/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 635/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 635/KMK.04/1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 635/KMK.04/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.7/1996 TENTANG SAAT MULAI BERTUGAS BAGI TENAGA FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK YANG DIMUTASIKAN/BARU DIANGKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-179, 180, 182, 183/PJ.1/UP.53/1996 tanggal 26 Agustus 1996 perihal mutasi dan pengangkatan para pejabat fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.7/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.3/1995
Peraturan Pajak 26 September 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.3/1995 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.3/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2329/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2329/PJ.54/1996 TENTANG WEWENANG PENYELESAIAN RESTITUSI PPN ATAS NAMA PT. XYZ TERHADAP SISA LEBIH BAYAR MASA PAJAK FEBRUARI 1995 YANG DIMINTA UNTUK DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK DITERIMANYA SKPLB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Agustus 1996 perihal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2329/PJ.54/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ.6/1998 TENTANG PENEGASAN LARANGAN PENERBITAN GIRIK/PETUK D/KEKITIR/KETERANGAN OBJEK PAJAK (KP PBB. 41) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan akhir-akhir ini banyak permintaan dari sebagian anggota masyarakat untuk menerbitkan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak (KP PBB. 41), maka perlu disampaikan penegasan sebagai berikut : Bahwa ketentuan Larangan Penerbitan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.42/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.42/1996 TENTANG PERLAKUAN PPh ATAS UANG JAMINAN KEANGGOTAAN CLUB MEMBERSHIP (SERI PPh UMUM NOMOR 39) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara penegasan tentang perlakuan PPh terhadap Wajib Pajak yang bergerak di bidang Club Membership, sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.42/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.7/1998 TENTANG PEMBUATAN DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai pembuatan Daftar Nominatif Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Tahun Pajak 1997 yang akan diperiksa melalui Pemeriksaan Rutin baik untuk kelompok A atau BA maupun untuk kelompok B … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 636/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 636/KMK.04/1997 TENTANG TATA CARA PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, dipandang perlu mengatur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 636/KMK.04/1997