Peraturan Pajak 3 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 52/PJ.6/1995 TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH Tk. II TAHUN 1995/1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diubahnya sistem pembagian hasil penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-35/PJ.6/1995 tanggal 13 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.6/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 258/PJ.32/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 258/PJ.32/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 April 1997 perihal sebagaimana tersebut atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dinyatakan bahwa : a. Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BKFP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 258/PJ.32/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 475a/KMK.01/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 475a/KMK.01/1995 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK, DAN CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 700.000 TON GULA PASIR OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Membaca : Surat kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) Nomor B-855/II/1995 tanggal 29 Agustus … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 475a/KMK.01/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 504/PJ.42/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 504/PJ.42/1996 TENTANG PENJUALAN PIUTANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Agustus 1995 dan surat tanggal 9 Juli 1996 mengenai penjualan piutang keluar negeri, maka bersama ini kami berikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 504/PJ.42/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3510/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3510/PJ.51/1997 TENTANG PPN ATAS IMPOR LIFT UNTUK ASRAMA PERAWAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal Nopember 1997 perihal permohoan surat keterangan PPN DTP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai Pasal 1 angka 7 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3510/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2370/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2370/PJ.52/1996 TENTANG PENANGGUHAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Agustus 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-17/PJ.51/1995 tanggal 24 April 1995 jo. SE-10/PJ.51/1996 tanggal 11 April 1996, fasilitas penangguhan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2370/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3511/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3511/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIPOTONG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Alat kontrasepsi adalah termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3511/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2380/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2380/PJ.531/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS JASA PENELITIAN UNTUK LEMBAGA PENELITIAN/LITBANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Agustus 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, Saudara meminta agar Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2380/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3512/PJ.12/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3512/PJ.12/1997 TENTANG PPN ATAS RUMAH SUSUN SEDERHANA BANDARHARJO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Menteri Negara Perumahan Rakyat RI kepada Menteri Keuangan RI Nomor 103/KU 02 03/M/11/97 tanggal 7 Nopember 1997 dan memperhatikan surat Saudara kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor 648/4572 tanggal 22 Agustus … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3512/PJ.12/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2379/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2379/PJ.532/1996 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR KAPAL SETELAH/PADA TANGGAL 25 JANUARI 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan bahwa : 1. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2379/PJ.532/1996