Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.52/1998 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 478/KMK.04/1998 tanggal 5 November 1998 tentang Penetapan Makanan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.52/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 264/PJ/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 264/PJ/1998 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat proses penyelesaian utang Luar Negeri maka telah dibentuk INDRA (Indonesian Debt Restructuring Agency) dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1998; bahwa penghasilan yang diterima oleh INDRA adalah penerimaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 264/PJ/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.5/1995
Peraturan Pajak 23 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 53/PJ.5/1995 TENTANG RESTITUSI LEBIH BAYAR KARENA EKSPOR ATAU PEMUNGUTAN OLEH PEMUNGUT PPN (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 22-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini disampaikan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tentang restitusi Lebih Bayar yang disebabkan oleh ekspor dan/atau penyerahan kepada … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.5/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3521/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3521/PJ.52/1997 TENTANG PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari Yayasan XYZ tanggal 23 Oktober 1997 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : I. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3521/PJ.52/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.43/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ.43/1998 TENTANG PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Penyimpanan Container dan Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan lini 1 (satu) adalah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.43/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.6/1998 TENTANG JADUAL KEGIATAN PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Kegiatan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB adalah kegiatan pokok yang harus dilaksanakan setiap tahunnya oleh seluruh Kantor Pelayanan PBB di Indonesia. Kegiatan ini akan menghasilkan produk-produk PBB yang digunakan sebagai dasar penghitungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.75/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.75/1998 TENTANG JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan pengamatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak masih terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak belum menerapkan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan penagihan dan ketertiban administrasi piutang pajak serta untuk menghindari … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.75/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.6/1998 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1998/1999 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (SEPTEMBER 1998) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Direktorat PBB, penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1998/1999 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut : Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.6/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 490/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 490/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 SAMPAI DENGAN 29 NOPEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 490/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.43/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.43/1998 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 463/KMK.01/1998 TANGGAL 21 OKTOBER 1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.43/1998