Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.32/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS, DAN BARITO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 43/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.32/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.43/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.43/1998 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 463/KMK.01/1998 TANGGAL 21 OKTOBER 1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.43/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.32/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.32/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BETANO, NATARBORA, DAN VIQUEQUE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora, dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.32/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.32/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.32/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BATUI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 42/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.32/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ.6/1998 TENTANG KOORDINASI TINDAK LANJUT SURAT MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/3216/PUOD tanggal 14 Juli 1998 hal Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (foto copy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pada intinya Surat Menteri … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.32/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.32/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) MBAY DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 39/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.32/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 492/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 492/KMK.01/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE GRANULE UNTUK INDUSTRI FARMASI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa guna memberikan kepastian hukum bagi industri farmasi serta memudahkan pelaksanaan di lapangan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.01/1998; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 492/KMK.01/1998
SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S – 486/MK.07/2001
Peraturan Pajak SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S - 486/MK.07/2001 TENTANG PERTIMBANGAN MENTERI KEUANGAN ATAS PERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Sesuai amanat Pasal 5A dan Pasal 25A UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 80 ayat … Lanjutkan membaca SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S – 486/MK.07/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.32/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.32/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) MANADO-BITUNG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 38/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.32/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.32/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.32/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SANGGAU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 37/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.32/1999