Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.01/2007 TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN /ATAU PERTOKOAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.01/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.7/2003 TENTANG MASA TRANSISI PENERAPAN SE-01/PJ.7/2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan (Seri Pemeriksaan 0-03) dengan mengingat adanya tenggang waktu pencetakan dan pengiriman Surat Edaran tersebut, perlu diatur mengenai masa transisi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 22/PJ.1/UP.53/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 22/PJ.1/UP.53/2005 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Membaca : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 22/PJ.1/UP.53/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.34/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.34/2001 TENTANG PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-BELANDA DALAM MASA TRANSISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan renegosiasi P3B RI Belanda dan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.10/2000 tanggal 9 November 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Sehubungan dengan Penghentian P3B Indonesia Belanda (Seri P3B … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.34/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 754/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 754/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 754/PJ./2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 756/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 756/PJ./2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak serta untuk memberikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam bentuk media elektronik, perlu menetapkan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 756/PJ./2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/KMK.02/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/KMK.02/2007 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (DI LUAR SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999, Instansi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/KMK.02/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 755/PJ./2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 755/PJ./2001 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-754/PJ/2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 755/PJ./2001
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.03/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.03/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 757/PJ./2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 757/PJ./2001 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-756/PJ/2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ/2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 757/PJ./2001