KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 2 Mei 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 411/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pertanyaan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penerbitan Surat … Lanjutkan membaca S – 411/PJ.02/2016
PMK – 86/PMK.04/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.04/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemungutan bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan … Lanjutkan membaca PMK – 86/PMK.04/2016
PMK – 88/PMK.02/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara … Lanjutkan membaca PMK – 88/PMK.02/2016
PMK – 85/PMK.010/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea … Lanjutkan membaca PMK – 85/PMK.010/2016
PMK – 78/PMK.03/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.03/201 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 … Lanjutkan membaca PMK – 78/PMK.03/2016
PMK – 75/PMK.06/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PMK.06/2016 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran … Lanjutkan membaca PMK – 75/PMK.06/2016
SE – 12/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ/2016TENTANG PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka meningkatkan kualitas temuan hasil pemeriksaan dan menjamin Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilaksanakan secara objektif sehingga menghasilkan surat ketetapan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Penegasan atas Pelaksanaan … Lanjutkan membaca SE – 12/PJ/2016
S – 38/PJ.13/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Maret 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 38/PJ.13/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-17/PJ/2016 tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Pajak secara Elektronik melalui … Lanjutkan membaca S – 38/PJ.13/2016
S – 45/PJ.13/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________________________________________________________________ 03 Maret 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 45/PJ.13/2016 TENTANG KEBUTUHAN STANDAR TEKNIS UNIT MINI AUTOMATED TELLER MACHINE UNTUK IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti hasil rapat bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bank Persepsi penyedia mini ATM sesuai … Lanjutkan membaca S – 45/PJ.13/2016
SE – 07/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ/2016TENTANG PENETAPAN TARGET DAN STRATEGI PENCAPAIAN RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2016 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur … Lanjutkan membaca SE – 07/PJ/2016