SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1078/PJ.5/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1078/PJ.5/2001 TENTANG PPN ATAS BKP YANG DIOLAH LEBIH LANJUT BERUPA TIMAH DARI PT. IA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxxxxxx tanggal 2 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1078/PJ.5/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1076/PJ.512/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1076/PJ.512/2001 TENTANG PPN ATAS PEMASUKAN DAGING KANGURU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxxx tanggal 6 Agustus 2001 hal Mohon Pembebasan Atas Pemasukan Daging Kanguru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, Saudara mengemukakan hat-hal sebagai berikut : a. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1076/PJ.512/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1083/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1083/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxx tanggal 18 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Saudara secara garis besar mengemukakan : a. Perpustakaan Saudara memperoleh hadiah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1083/PJ.52/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 470/PJ.332/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 470/PJ.332/2001 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN DAN PENJELASAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN NPWP BAGI KARYAWAN YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN MELEBIHI PTKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 24 Juli 2001 perihal dimaksud pada pokok di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut dikemukakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 470/PJ.332/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1090/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1090/PJ.51/2001 TENTANG PPN PASIR KWARSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 30 Juni 2001, hal PPN terutang atas pasir kwarsa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Saudara memohon penjelasan mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1090/PJ.51/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 471/PJ.332/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 471/PJ.332/2001 TENTANG PERMOHONAN PPN BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DIBIDANG PENGUSAHAAN PANAS BUMI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara kepada Bapak Menteri Keuangan tanggal 29 Juni 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut antara lain … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 471/PJ.332/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 472/PJ.342/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 472/PJ.342/2001 TENTANG AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING FINANCIAL COOPERATION IN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1765/EK/VIII/2001/33 tanggal 9 Agustus 2001, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 472/PJ.342/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 473/PJ.313/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 473/PJ.313/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HIBAH SAHAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut diuraikan bahwa selaku kuasa dari Wajib Pajak XY Saudara meminta penegasan perlakuan Pajak Penghasilan atas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 473/PJ.313/2001

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/KM.10/2018

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 MARET 2018 SAMPAI DENGAN 20 MARET 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/KM.10/2018

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ/2018

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ/2018 TENTANG PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) SERTA LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN DAN/ATAU LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak guna mendukung kelancaran penyampaian SPT Tahunan PPh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ/2018