PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 07/PJ/2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan pengawasan Harta tambahan dalam rangka Pengampunan Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 07/PJ/2018
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/KM.10/2018
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 MARET 2018 SAMPAI DENGAN 13 MARET 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/KM.10/2018
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 477/PJ.313/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 477/PJ.313/2001 TENTANG PERLAKUAN ATAS SELISIH KURS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 8 Agustus 2001 perihal sebagaimana pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. PT. ABC bergerak dibidang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 477/PJ.313/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 476/PJ.312/2001 TENTANG
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 476/PJ.312/2001 TENTANG MOHON PENEGASAN ATAS STATUS KERUGIAN FISKAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor 994/E-74/VII/01 tanggal 20 Agustus 2001 perihal sebagaimana pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut : a. PT. TBP … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 476/PJ.312/2001 TENTANG
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 478/PJ.313/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 478/PJ.313/2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN BARANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan surat Saudara tanpa nomor dan tanggal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut antara lain dijelaskan: a. PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengepakan dan pengiriman … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 478/PJ.313/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 479/PJ.313/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 479/PJ.313/2001 TENTANG PENGERTIAN JASA KONSTRUKSI YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERSIFAT FINAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 4 Juli 2001 perihal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan bahwa mengacu pada Peraturan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 479/PJ.313/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3347/PJ.731/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3347/PJ.731/2001 TENTANG PERIKSAAN BPKP TERHADAP WAJIB PAJAK KPS DAN BUMN/BUMD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971, Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Kepada Direktur Pengawasan Kontraktor Minyak Asing (sekarang Direktur Pengawasan Badan Usaha … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3347/PJ.731/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 480/PJ.313/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 480/PJ.313/2001 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 12 Juli 2001 perihal sebagaimana pada pokok surat di atas, maka dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut: a. PT ABC bergerak dalam bidang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 480/PJ.313/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1102/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1102/PJ.51/2001 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PUPUK KIESERITE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 27 Agustus 2001, hal Produk Kieserite Dalam Pos Tarif 2530.20.100, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : a. PT MTJ … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1102/PJ.51/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 212/PJ./2000
Peraturan Pajak 28 Juli 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 212/PJ./2000 TENTANG PENGANTAR SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 191/KMK.01/2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/KMK.01/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru dan Kabinet Reformasi Pembangunan di Lingkungan Departemen Keuangan, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 212/PJ./2000