Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 3347/PJ.731/2001

TENTANG

PERIKSAAN BPKP TERHADAP WAJIB PAJAK KPS DAN BUMN/BUMD

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971, Keputusan
Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Kepada Direktur Pengawasan
Kontraktor Minyak Asing (sekarang Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi) Nomor :
S-471/PJ.71/1990 tanggal 16 Juli 1990, Kewenangan Pemeriksaan terhadap Kontraktor Production Sharing
(KPS) termasuk pemeriksaan pajak berada ditangan BPKP. Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 31 Tahun 1983, BPKP juga secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap BUMN/BUMD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP baik terhadap KPS maupun BUMN/BUMD tidak
didasarkan atas status SPT Wajib Pajak yang bersangkutan apakah menyatakan lebih bayar atau
tidak. Oleh karena itu, mengingat hal tersebut diatas kepada Saudara diminta untuk membuat daftar
Wajib Pajak KPS atau BUMN/BUMD yang SPT-nya menyatakan lebih bayar (terlampir) serta
menyampaikan ke Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Perminyakan untuk Wajib Pajak KPS dan
ke Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan BUMN/BUMD untuk Wajib Pajak BUMN/BUMD dengan
tembusan ke Perwakilan BPKP setempat agar terhadap Wajib Pajak-Wajib Pajak tersebut segera
dilakukan pemeriksaan oleh BPKP.

2. Dalam Rangka mempercepat pemeriksaan terhadap KPS Maupun BUMN/BUMD, diminta Kepada
Saudara agar selalu berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP di wilayahnya masing-masing.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR P4,

ttd

GUNADI

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Kategori:2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:Barang Kena Pajak, denda pajak, disita pajak, info peraturan pajak, jenis pajak, kantor pajak, kantor pelayanan pajak, kebijakan pajak, keputusan dirjen pajak, lapor pajak, Pajak Keluar, Pajak Masuk, pajak pengeluaran, pajak penghasilan, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, pajak PPN, pajak pribadi, pemeriksaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, penerimaan pajak, pengadilan pajak, perarturan presiden, peraturan daerah, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, peraturan pajak, Peraturan Pemerintah, restitusi pajak, sandera pajak, sanksi pajak, SPT pajak, surat dirjen pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, surat pemberitahuan pajak tahunan, undang-undang