Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ.6/1999 TENTANG PENEGASAN TENTANG PENGERTIAN HASIL BERSIH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SE-23/PJ.6/1999 TANGGAL 23 APRIL 1999 UNTUK PENGENAAN PBB SEKTOR KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai pengertian Hasil Bersih dalam pengenaan PBB Sektor Kehutanan, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Hasil … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.75/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.75/1999 TENTANG PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI LUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT PAKSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan penagihan pajak dengan Surat Paksa di luar wilayah kerja pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jo. Pasal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.75/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 34/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 34/PJ./2001 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP PILOT INDONESIA YANG BEKERJA DI MASKAPAI PENERBANGAN ASING DAN PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 34/PJ./2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400/KMK.04/1999 TENTANG PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400/KMK.04/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 35/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 35/PJ./2001 TENTANG TANDA PENGENAL RESMI SEBAGAI PENDUDUK LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka 15 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri, perlu menetapkan Keputusan Direktur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 35/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.7/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.7/1999 TENTANG PERLAKUAN DAN PENDEKATAN PEMERIKSAAN TERHADAP GOLONGAN WAJIB PAJAK, SERTA PENERAPAN TEKNIK SAMPLING DALAM PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 02-99) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka untuk memperluas cakupan pemeriksaan dan meningkatkan produktivitas pemeriksaan, maka dalam rangka melaksanakan pemeriksaan diminta perhatiannya atas hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.7/1999
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PMK.011/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PMK.011/2007 TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track ASEAN China Free Trade Area (AC-FTA) Tahun 2006 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PMK.011/2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 35/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 35/PJ./2001 TENTANG TANDA PENGENAL RESMI SEBAGAI PENDUDUK LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka 15 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri, perlu menetapkan Keputusan Direktur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 35/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 50/PJ.6/1999 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1999/2000 yang dihimpun oleh Direktorat PBB sampai dengan bulan Juni 1999 (Triwulan I), dengan ini disampaikan evaluasinya sebagai berikut : Perbandingan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ.6/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 36/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 36/PJ./2001 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri, perlu menetapkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 36/PJ./2001