SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 48/PJ/2020TENTANGPETUNJUK PELAKSANAANSELEKSI PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKANDAN PENAMBAHAN LAYANAN APLIKASI PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UMUMBahwa ketentuan mengenai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PER-11/2019) sebagaimana telah diubah dengan (sttd.) Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-10/PJ/2020 (PER-11/2020). Untuk memberikan pedoman dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 32/PJ/2020TENTANGPENEGASAN ATAS PENETAPAN PERIODE WAKTUKEADAAN KAHAR AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang berdampak pada pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dan pemberian pelayanan administrasi perpajakan, telah diundangkan:1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ/2020
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2020
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 68 TAHUN 2020TENTANGKETENTUAN IMPOR ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTASEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran arus barang, memberikan kepastian berusaha dan mempercepat pelayanan perijinan berusaha, serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan impor alas kaki, elektronik, serta sepeda roda dua dan roda tiga, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 153/PMK.010/2020TENTANGPEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATANPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153/PMK.010/2020
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE- 023/PP/2020
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE- 023/PP/2020TENTANGPEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN SEBAGAITINDAK LANJUT SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR SE-022/PP/2020KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, A.UMUMSehubungan dengan penundaan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak mulai tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 9 Oktober 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-022/PP/2020, perlu ditetapkan pedoman penyesuaian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE- 023/PP/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KM.10/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 43/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 14 OKTOBER 2020 SAMPAI DENGAN 20 OKTOBER 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KM.10/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 130/PMK.010/2020TENTANGPEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa pengaturan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan membantu pengembangan usaha pada industri pionir;bahwa untuk mendorong kemudahan berusaha bagi industri pionir perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemberian dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.010/2020
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 024/PP/2020
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 024/PP/2020TENTANGPELAKSANAAN PERSIDANGAN PADA MASA PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PENGADILAN PAJAKMULAI TANGGAL 12 OKTOBER 2020KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, A.UMUM Sehubungan dengan berakhirnya kebijakan penundaan sementara pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-22/PP/2020 dan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 024/PP/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 135/PMK.010/2020TENTANGPAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARIPENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NONPOKOK YANGDITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dialokasikan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.04/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 141/PMK.04/2020TENTANGPENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPORBARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pengawasan terhadap Impor atau Ekspor barang larangan dan/atau pembatasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;bahwa untuk meningkatkan kinerja … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.04/2020