Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-undang Nomor 10 Tahun 1994, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1996 TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN USAHA INDUSTRI TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu, dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 162/PJ./1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 162/PJ./1998 TENTANG PENGARAHAN PELAKSANAAN TUGAS DALAM RANGKA REFORMASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-109/PJ/1998 tanggal 27 Mei 1998 tentang Pengarahan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas sejalan dengan era reformasi di segala bidang yang sudah dimulai dan akan terus berkelanjutan, maka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 162/PJ./1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 50/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 50/PJ./1996 TENTANG PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 50/PJ./1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.4/1996 TENTANG PPh PASAL 23 ATAS JASA KONSTRUKSI ATAU JASA PEMBORONG BANGUNAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN EX IMPOR (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 8) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang menyangkut pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23, khususnya atas imbalan yang dibayarkan atau terutang sehubungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.51/1996 TENTANG PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA (SERI PPN 36-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ/1996 tanggal 20 Juni 1996 tentang Penetapan Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung PPN atas Penyerahan Pita Rekaman Suara (Kaset Isi), Rekaman … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.53/1996 TENTANG BEA METERAI ATAS NOTA TAGIHAN, SEGI HITUNG SEBAGAI TANDA TERIMA UANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan upaya meningkatkan penerimaan Bea Meterai, diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut : Menghubungi atau menjelaskan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.53/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.44/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.44/1998 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (TAX CLEARANCE) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF), dengan ini Tata Cara Pemberian SKF diatur kembali sebagai berikut : Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan SKF kepada Kantor Pelayanan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.44/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.54/1996 TENTANG PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN KINERJA OPERASIONAL BIDANG PPN DAN PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bidang perpajakan, lebih mempersiapkan diri dalam menyongsong era globalisasi. Kunci kesiapan Direktorat Jenderal Pajak terletak pada terwujudnya kinerja operasional pelayanan yang dari hari ke hari semakin membaik, dan sesuai dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.54/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 35/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 35/PJ./1995 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK ORANG PRIBADI YANG DITEMPAT TINGGALNYA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal yang tidak sama dengan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 35/PJ./1995