Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.7/1998 TENTANG PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka upaya untuk pengamanan penerimaan pajak Tahun Anggaran 1998/1999 dan untuk mempercepat adanya kepastian hukum baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.7/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KMK.04/1994 TANGGAL 19 MARET 1994 TENTANG PENGGUNAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa penggunaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat perlu diatur sehingga dapat di dayagunakan, untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/KMK.04/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3143/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3143/PJ.52/1997 TENTANG PUNGUTAN PPN ATAS TAGIHAN APOTIK DAN OPTIKAL DARI RESEP-RESEP PERSEORANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 September 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3143/PJ.52/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.9/1995
Peraturan Pajak 18 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.9/1995 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Seperti diketahui, kepada Saudara telah disampaikan copy : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 119/KMK.04/1995 tanggal 16 Maret 1995 tentang Tata cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 120/KMK.04/1995 tanggal 16 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.9/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.7/1998 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN TUGAS PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA TINGKAT KANTOR WILAYAH DJP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-134/PJ/1998 tanggal 1 Juli 1998 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan Negara juncto Surat Direktur Pemeriksaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/1998
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-19/A/44/0595, KEP-38/PJ.6/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-19/A/44/0595, KEP-38/PJ.6/1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: KEP-12/A/44/0394, KEP-04/PJ.6/1994, TANGGAL 25 MARET 1994 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-19/A/44/0595, KEP-38/PJ.6/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3177/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3177/PJ.51/1997 TENTANG FASILITAS PPN DAN PPn BM TIDAK DIPUNGUT ATAS PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 2 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3177/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 226/PJ.311/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 226/PJ.311/1997 TENTANG PPh FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Agustus 1997 mengenai sebagaimana tersebut di atas, dengan ini dijelaskan bahwa : 1. Pokok permasalahan yang Saudara kemukakan adalah : a. XYZ. adalah Badan Usaha Tetap di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 226/PJ.311/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 226/PJ.311/1997 TENTANG PPh FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Agustus 1997 mengenai sebagaimana tersebut di atas, dengan ini dijelaskan bahwa : 1. Pokok permasalahan yang Saudara kemukakan adalah : a. XYZ. adalah Badan Usaha Tetap di … Lanjutkan membaca
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 42/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 42/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK PUTIH DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok putih oleh industri rokok putih, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 42/PJ./1995