Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2010 TENTANG RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tanggal 9 Maret … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 20/PJ/2011
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 20/PJ/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ/2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 20/PJ/2011
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 823/KM.1/2011
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 823/KM.1/2011 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 08 AGUSTUS 2011 SAMPAI DENGAN 14 AGUSTUS 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 823/KM.1/2011
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 06/PJ/2014
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 06/PJ/2014 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh, PPN DAN PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2014DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, maka … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 06/PJ/2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 65/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 65/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN BUSINESS IMPACT ANALYSIS DAN PENILAIAN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak, dan perlunya pengaturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 65/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 86/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 86/PJ/2010 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diselesaikannya prosedur pemberlakuan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 86/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 60/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 60/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN PELATIHAN DAN UJI COBA KELANGSUNGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak dan diperlukannya pengaturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 60/PJ/2011
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 10/PJ/2014
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 10/PJ/2014 TENTANG PEMBENTUKAN GERAKAN "DJP BERSIH DI TANGAN KITA" DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertekad untuk mentransformasikan diri menjadi institusi yang bersih dari praktik korupsi; bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi pencegahan dan penindakan terhadap … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 10/PJ/2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.03/2010
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.03/2010 TENTANG PENENTUAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.03/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 62/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 62/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DOKUMEN TEKNIS PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-9/PJ/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan diperlukannya pengaturan lebih lanjut mengenai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 62/PJ/2011