SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 84/PJ/2010

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 84/PJ/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNCURAN PROGRAM PENGUATAN INTEGRITAS DAN KOMITMEN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (PROGRAM "DJP MAJU, PasTI!") DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sebagai tindak lanjut Deklarasi Penguatan Nilai-Nilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah diikuti oleh seluruh jajaran Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 84/PJ/2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 48/PJ/2011

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 48/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama dalam pengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C, dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 48/PJ/2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ/2014

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ/2014 TENTANG KOORDINASI DALAM RANGKA PUBLIKASI INFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN MELALUI MEDIA MASSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Sehubungan dengan kebutuhan atas publikasi yang intensif atas keberhasilan proses penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak melalui semua kanal media massa yang tersedia dan dalam rangka meningkatkan citra … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ/2014

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02/KM.11/2014

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02/KM.11/2014 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 21 JANUARI 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02/KM.11/2014

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 50/PJ/2011

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 50/PJ/2011 TENTANG PENEGASAN SAAT PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK SEBAGAI DASAR SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pemahaman yang sama berkaitan dengan saat pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 50/PJ/2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.01/2012

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.01/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, dan keamanan data dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.01/2012

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ/2014

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan serta kewajiban untuk menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pelayanan Pubiik dan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ/2014

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 177/PJ/2011

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 177/PJ/2011 TENTANG PENCABUTAN SEBAGIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-15/PJ/2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 177/PJ/2011

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03/KM.11/2014

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03/KM.11/2014 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 28 JANUARI 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03/KM.11/2014

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 51/PJ/2011

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 51/PJ/2011 TENTANG PENYAMPAIAN BUKU "BENDAHARA MAHIR PAJAK"DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah terbitnya buku "Bendahara Mahir Pajak" yang merupakan panduan bagi bendahara pemerintah dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Latar belakang diterbitkannya buku "Bendahara Mahir Pajak" adalah karena bendahara pemerintah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 51/PJ/2011