Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.41/1995 TENTANG PEMBAYARAN PPh BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE L.N. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 638/KMK.04/1994 tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.41/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/KMK.014/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/KMK.014/1995 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/KMK.014/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 29/PJ/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 29/PJ/1995 TENTANG RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-29/PJ/1995 TANGGAL 30 MARET 1995 TENTANG REPLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-29/PJ/1995 tanggal 30 Maret 1995 terdapat kekeliruan, maka perlu diadakan ralat sebagai berikut : Pada diktum "Memutuskan" Tertulis : Menetapkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 29/PJ/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 30/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 30/PJ./1995 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ./1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih memudahkan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 30/PJ./1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 40/KM.10/2018
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 40/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 02 OKTOBER 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 40/KM.10/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.43/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.43/1996 TENTANG PPh PASAL 21 ATAS PENARIKAN DANA PENSIUN (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa Wajib Pajak mengenai penarikan dana yang dilakukan beberapa kali dalam 1 (satu) tahun takwim pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.43/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.4/1996 TENTANG BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh ATAS HADIAH UNDIAN (SERI PPh UMUM NO. 2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam pelaksanaan SE-17/PJ.4/1995 tanggal 23 Maret 1995 perihal PPh atas hadiah undian (Seri PPh Umum No.7), penyelenggara undian selaku pemotong atau pemungut PPh atas hadiah undian sering mengalami kesulitan dalam membuat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.41/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.41/1996 TENTANG RALAT BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI TAHUN 1995 (LAMPIRAN 1 KEP. DIRJEN PAJAK NO. KEP-08/PJ.11/1995 TANGGAL 5 OKTOBER 1995) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.41/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.6/1996 TENTANG PENATA USAHAAN PENERIMAAN PBB PERTAMBANGAN MIGAS YANG PEMBAYARANNYA DILAKUKAN OLEH DITJEN LEMBAGA KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-66/PJ.6/1995 tanggal 20 November 1995 perihal Realisasi Penerimaan PBB Sektor Pertambangan yang Dimasukkan sebagai Penerimaan PBB Sektor Perkotaan, dan untuk meningkatkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.6/1996 TENTANG PENENTUAN SEKTOR PENGENAAN/PENERIMAAN PBB USAHA BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menanggapi adanya pertanyaan dari beberapa Kantor Pelayanan PBB perihal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa pengenaan/penerimaan PBB usaha bidang perikanan dan peternakan, dimasukkan sebagai pengenaan/penerimaan sektor Pedesaan atau Perkotaan sesuai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.6/1996