Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 104/PJ/2012 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE KANTOR, KODE SURAT, DAN/ATAU CAP DINAS SEMENTARA PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG MENGALAMI REORGANISASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 104/PJ/2012
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan; bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 103/PJ/2012
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 103/PJ/2012 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012, perlu menetapkan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 103/PJ/2012
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 379/KM.1/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 379/KM.1/2009 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 APRIL SAMPAI DENGAN 19 APRIL 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 379/KM.1/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ/2009 TENTANG TARGET PENAMBAHAN NPWP MELALUI EKSTENSIFIKASI WP OP TAHUN 2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2007 serta Per-116/PJ/2007, dengan ini ditetapkan target penambahan NPWP melalui Ekstensifikasi WP OP tahun 2009 sejumlah 2.850.000 WP OP … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2013
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2013
PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 06/PJ.09/2009
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR : PENG - 06/PJ.09/2009 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN Sehubungan dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Wajib Pajak Badan (WP Badan) tanggal 30 April 2009, diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Diingatkan dan dihimbau kepada Wajib Pajak Badan agar menyampaikan SPT … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 06/PJ.09/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 08/PJ/2012
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYADENGAN RAHMAT TUHAN YANG … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 08/PJ/2012
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.02/2013
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DIVIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan pengaturan mengenai penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak agar lebih jelas, efisien, transparan, akuntabel, dan komprehensif, perlu mengatur kembali tata cara penyetoran Penerimaan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.02/2013
PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 07/PJ.09/2009
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR : PENG - 07/PJ.09/2009 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI Sebagai kelanjutan Modernisasi Administrasi Perpajakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 telah dibentuk KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu disampaikan sebagai berikut : KPP Wajib Pajak Besar … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 07/PJ.09/2009