Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.6/2002 TENTANG TINDAK LANJUT MOU DITJEN PAJAK DENGAN BCA TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN (PBB) MELALUI FASILITAS BANK CENTRAL ASIA (BCA) SECARA ON-LINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut MOU antara Ditjen Pajak dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerimaan Pembayaran dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.6/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378/KMK.04/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378/KMK.04/2002 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT DAWEE ELECTRONIC INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA XVI BLOK U 3C, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 378/KMK.04/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.6/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.6/2002 TENTANG PENENTUAN KODE WILAYAH UNTUK PENETAPAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka standardisasi dan tertib administrasi penentuan kode wilayah untuk penetapan Nomer Objek Pajak (NOP) berkaitan dengan pemecahan/pemekaran wilayah administrasi pemerintahan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Lampiran Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.6/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KM.1/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KM.1/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 SAMPAI DENGAN 25 AGUSTUS 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KM.1/2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 386/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 386/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 386/PJ./2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 387/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 387/PJ./2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 387/PJ./2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1059/PJ.344/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1059/PJ.344/2006 TENTANG BERKAS WAJIB PAJAK PT JST INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan permintaan Exchange of Information dari National Tax Agency (NTA) Jepang berkaitan dengan penyidikan atas Mrs. MN (Direksi PT JST Indonesia), yang dilakukan oleh NTA Jepang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1059/PJ.344/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1058/PJ.341/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1058/PJ.341/2006 TENTANG INDONESIA- MALAYSIA TAX TREATY DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 18 Oktober 2006 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Saudara pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : (a) Saudara menyampaikan surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1058/PJ.341/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.43/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.43/2002 TENTANG PEMANFAATAN DATA EKSPOR/IMPOR DI INTRANET DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pengamanan rencana penerimaan Pajak Penghasilan tahun anggaran 2002, khususnya melalui intensifikasi pemanfaatan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP), dengan ini diinstruksikan kepada para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak beserta seluruh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.43/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.51/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ.51/2002 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-386/PJ./2002TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.51/2002