Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 85/PJ/2007 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE SURAT DAN CAP DINAS SEMENTARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT SEHUBUNGAN DENGAN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 85/PJ/2007
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1049/PJ.332/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1049/PJ.332/2006 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN ATAS PEMBETULAN SPT MASA PPN WAJIB PAJAK PATUH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal XXX, perihal sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini disampaikank hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan : a. Wajib … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1049/PJ.332/2006
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 194/PJ./2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 194/PJ./2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatur dalam pelaksanaan administrasi SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor) berkaitan dengan pengenaan Pajak Penjualan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 194/PJ./2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 389/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 389/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 JUNI SAMPAI DENGAN 17 JUNI 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 389/KM.1/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 297/KMK.03/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 297/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menunggu kesiapan teknis pelaksanaan pembayaran setoran pajak dengan menggunakan sistem on-line pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 297/KMK.03/2003
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan suku cadang untuk pemeliharaan sarana angkutan umum yang dapat terjangkau, dipandang perlu untuk memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor beberapa jenis suku … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.010/2005
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 86/PJ/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 86/PJ/2007 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 86/PJ/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 296/KMK.03/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 296/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Bahwa dalam rangka menunggu kesiapan teknis pelaksanaan pembayaran setoran pajak dengan menggunakan sistem on-line pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 296/KMK.03/2003
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 87/PJ/2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 87/PJ/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan Wajib Pajak, Subjek … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 87/PJ/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.6/2003 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA TRANSFER SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN PEMBAYARAN ATM BCA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menidaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-167/PJ/2003 tanggal 23 Juni 2003 hal Pembebasan Biaya Transfer sebagaimana terlampir, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Seterimanya surat edaran ini agar Saudara segera … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.6/2003